tirto.id - Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul selaku Wakil Gubernur Jawa Timur dan salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), membolehkan kadernya ikut aksi demontrasi 4 November mendatang, namun ia meminta untuk tidak membawa aribut Nahdlatul Ulama. Ia juga berpesan agar ormas yang menggelar aksi unjuk rasa tetap melakukan demonstrasi dengan tertib dan damai, dan aspirasinya bisa tersampaikan tanpa ada kerusuhan.
"Kalau ada yang ikut aksi tidak masalah, kami tidak bisa melarang dan itu hak masing-masing warga. Kami dari pengurus NU merekomendasi tidak ikut, dan jika ada yang ikut tidak perlu membawa atribut atau spanduk NU," pesan Saifullah yang akrab dipanggil Gus Ipul itu di Surabaya, Rabu (2/11/2016).
Gus Ipul yang ditemui usai kegiatan pelatihan wirausaha itu juga meminta agar masyarakat Jatim tetap tenang dan menjalani aktivitas seperti biasa, sebab aksi itu hanya berlangsung di Jakarta. "Yang sekolah silahkan saja sekolah, dan yang sedang kerja yang tidak perlu takut. Karena pesan dari aksi itu sebenarnya sudah tersampaikan dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Gus Ipul berharap di seluruh wilayah Jatim tetap kondusif, sebab sudah ada forum khusus antarkiai-kiai, dan forum komunikasi umat beragama yang bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi. "Sehingga kalau ada yang gawat, kita minta tolong sama kiai, ulama dan tokoh agama lainnya," jelas mantan Ketua GP Ansor ini.
"Kita harus mengantisipasi bersama-sama, mulai dari masyarakat, TNI, Polri dan muspida," tegasnya sebagaimana dikutip Antara.
MUI Tak Melarang
Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak melarang umat Islam untuk mengikuti demonstrasi pada 4 November ini kendati lembaga ini tetap mengingatkan agar unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan damai. Ia berpegang pada apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang membuka ruang bagi peserta aksi untuk menyampaikan aspirasinya sebab memenuhi asas demokrasi.
"Presiden Joko Widodo saja tidak melarang, tidak mungkin MUI justru melarang," kata Ketua Umum MUI Maruf Amin di Jakarta, Rabu.
Meski demikian, menurut Maruf, MUI tidak menganjurkan umat Islam menggelar demontrasi karena sejatinya proses hukum dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama sedang berlangsung. Dia menyerahkan kasus dugaan penistaan agama tersebut kepada aparat yang berwenang. MUI mengharapkan proses hukum berjalan dengan baik sesuai peraturan dan tidak ada intervensi dari mana pun, termasuk dari pemerintah.
Singkat kata, Maruf mengatakan jika proses hukum sedang berlangsung di Kepolisian maka unjuk rasa sejatinya belum diperlukan. Ma'ruf menegaskan bahwa sikap MUI jelas, berdasarkan kajian tim internal memang ada indikasi penistaan agama. Kajian yang dilakukan oleh MUI itu dilakukan secara hati-hati dan seksama.
MUI, kata Maruf, bersikap netral dalam Pilkada DKI Jakarta. Dengan begitu, segala pernyataan MUI yang menyasar Ahok terkait dugaan penistaan agama murni karena adanya kesalahan atau tidak terkait dengan sikap politik untuk menjegal salah satu calon kepala daerah.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan
