tirto.id - Anggota Fraksi PDIP Charles Honoris menilai pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Ia menekankan bahwa pihak kepolisian saat ini sedang menjalankan proses hukum terhadap laporan terkait Ahok. Bahkan, menurut dia, Ahok sudah dimintai keterangan di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sehingga pernyataan SBY itu tidak berdasar.
"Sebagai tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Presiden, SBY harusnya berdiri di atas semua golongan dan menjadi penyejuk," kata Charles di Jakarta, Rabu (2/11/2016) sebagaimana dikutip Antara.
"Pernyataan SBY pada Rabu pagi terkait rencana aksi 4 November semakin menunjukkan bahwa SBY sedang berupaya menggunakan aksi ini untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta yang kita ketahui putra sulungnya ikut menjadi calon Gubernur DKI Jakarta," lanjutnya.
Hal itu, menurut dia, bertolak belakang dengan apa yang sedang berupaya dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menunjukkan keduanya adalah negarawan sejati. Bahkan, dirinya sepakat dengan apa yang disampaikan politisi Ruhut Sitompul bahwa Presiden Jokowi dan Prabowo adalah demokrat sejati. "Beda halnya dengan SBY yang melakukan safari politik melalui pertemuan dengan Menkopolhukan Wiranto dan Wapres Jusuf Kalla," imbuhnya.
Menurut anggota Komisi I DPR itu, pertemuan tersebut ternyata hanya pencitraan dan dibingkai lebih ke klarifikasi personal meskipun akhirnya itu terbantahkan sendiri dengan pernyataan SBY hari ini. Charles menekankan bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta, jadi jangan para tokoh nasional menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilkada di Jakarta dengan merusak sendi persatuan dan kesatuan bangsa.
Sebelumnya, Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut mengomentari terkait kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ia mengimbau supaya para penegak hukum segera memproses Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan agama yang dilakukannya. Hal ini menurutnya perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan gejolak sosial atau kerusuhan saat demonstrasi 4 November mendatang.
Hal ini diungkapkan SBY dalam konferensi pers dengan wartawan di kediamannya di Puri Cikeas Bogor, Rabu, (02/11/2016). “Sebenarnya apa masalah yang menyebabkan kegaduhan di Indonesia akhir-akhir ini? Tak mungkin [kegaduhan] ini tanpa ada sebabnya, pasti ada yang layak diprotes.Barangkali karena merasa tuntutannya tidak didengar, unjuk rasa akan terus terjadi,” ujarnya.
SBY mengajak semua pihak untuk melihat akar dari permasalahan ini. Ia mengatakan, pangkal dari kegaduhan menjelang 4 November adalah dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Mari kita permudah masalah, jangan dibuat sulit. Pak Ahok dianggap menistakan agama. Mari kita fokus ke sini dulu. Secara hukum ini tidak boleh dilakukan. Indonesia sudah memiliki mekanisme penegakan hukum: siapa yang bersalah harus ditindak. Supaya negara tidak terbakar amarah para penuntut keadilan, pak Ahok harap diproses secara hukum Jangan sampai ada tudingan dia kebal hukum , tak boleh disentuh. Do not touch pak Ahok,” beber SBY.
SBY mengajak semua pihak untuk bersikap adil dan”fair” serta menghormati proses hukum apabila itu sudah dijalankan. Ia berpesan, jangan sampai ada tekanan dari pihak manapun serta biarkan penegak hukum bekerja dengan baik.
Di sisi lain, SBY mengingatkan pihak intelijen supaya menjaga akurasi laporan dan masukan yang diberikannya kepada pemerintah supaya tidak menimbulkan kegaduhan baru. Ia mencontohkan, saat dirinya menjabat sebagai presiden, segala analisis intelijen harus dibuktikan keakuratannya.
“Saya tidak pernah dengan mudah menuduh ada orang-orang besar yang mendanai aksi-aksi unjuk rasa. Terkait situasi sekarang, kalau ada analisis intelijen seperti itu, itu berbahaya. Itu fitnah kalau ada yang berkata seperti itu. Itu juga menghina. Rakyat bukan kelompok bayaran. Hati nurani tidak ada yang bisa memperngaruhi, uang tak ada gunanya, apalagi urusan akidah, banyak orang yang bersedia berkorban demi menjaga akidah,” tandas SBY.
SBY mengkritik kegaduhan yang akhir-akhir ini muncul sebagai sesuatu yang tidak perlu seandainya intelijen bisa bekerja maksimal. “Analisis intelijen seperti itu [adanya beking] menghina. Lihatlah Arab Spring. Itu tidak ada penggeraknya, leaderlees revolution, dikomando lewat media digital, jadi intelijen jangan menyimpulkan,” tandasnya.
“Saya bukan orang yang sekadar bicara. Saya bicara dengan jajaran pemerintahan, semuanya, baru saya bicara ke publik. Kalau ada sumber intelijen yang bilang ada dalangnya, itu berbahaya. Berbahaya kalau ada intelijen error di negara ini. Intelijen error itu saat analisisnya bengkok, data tidak jelas, sumbernya hanya dari media sosial,” imbuh SBY.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan
