Indeks Kasus Blbi

KPK menyetop penyidikan Sjamsul Nursalim dan istrinya atas dugaan korupsi BLBI yang merugikan negara hingga Rp4,58 triliun. Sjamsul selama ini buron.

KPK menerbitkan SP3 untuk dua tersangka kasus korupsi BLBI, Sjamsul Nursalim dan Itjih Syamsul Nursalim.

KPK telah mengirim surat minta bantuan interpol untuk mencari Sjamsul Nursalim dan Itjih --dua tersangka kasus BLBI-- yang selalu mangkir dari pemeriksaan.

Sanksi etik pada hakim Syamsul Rakan Chaniago membuka kemungkinan baru terhadap pengusutan kasus megakorupsi BLBI yang melibatkan Syafruddin Arsyad Temenggung.

Ahmad Yani mengklaim dirinya tak berstatus pengacara SAT di tingkat kasasi MA.

Dua kali tak dipanggil sebagai tersangka, KPK memasukkan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dalam daftar buronan.

Pengajuan peninjauan kembali perkara Syafruddin perlu dilakukan karena putusan etik hakim adhoc Mahkamah Agung Syamsul Rakan Chaniago menyatakan ada pertemuan antara kuasa hukum Syafruddin dengan Syamsul.

Bagi KPK, putusan etik Mahkamah Agung menjadi titik terang kontroversi  lepas mantan terdakwa kasus SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung

Syamsul Rakan Chaniago bersalah dalam dua hal: namanya dipakai kantor pengacara dan bertemu penasihat hukum eks terdakwa BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung.

KPK menyayangkan lamanya pengiriman salinan putusan kasasi atas terdakwa kasus BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung.

Penetapan Sjamsul Nursalim sebagai DPO dalam kasus BLBI dinilai kuasa hukumnya Otto Hasibuan tidak tepat, karena yang bersangkutan saat ini diketahui keberadaannya.

ICW mengingatkan jangan sampai pengejaran Sjamsul berujung seperti kasus Eddy Tansil yang hingga kini belum tertangkap.

Komisi Yudisial berkoordinasi dengan KPK pada hari ini. Salah satu pembahasan dalam koordinasi itu adalah putusan MA yang membebaskan terdakwa kasus BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung. 

Tersangka kasus dugaan suap BLBI Sjamsul Nursalim ditetapkan sebagai buronan oleh KPK dan sudah masuk dalam DPO.

Ayah, abang, hingga keponakan Eddy Tansil terlibat dalam kejahatan kelas berat.

Eddy Hiariej berpendapat KPK lebih baik mengupayakan gugatan perdata dalam kasus penerbitan SKL BLBI oleh Syafruddin Arsyad Temenggung. 

Vonis Syafruddin lepas dari segala tuntutan karena alasan pemaaf, tidak menghapus tuntutan pidana terhadap kasus BLBI lainnya.

Sejak negara mengeluarkan Rp320 triliun untuk 54 bank swasta dalam kasus BLBI, baru 8,5 persen atau Rp27,2 triliun kepada negara.

KPK sampai saat ini juga belum menerima putusan dari MA terkait Syafruddin. Padahal menurut KPK, putusan itu harus dipelajari untuk tindakan hukum berikutnya.

Dua hakim MA yang menangani perkara kasasi Syafruddin Arsyad Temenggung dilaporkan ke Komisi Yudisial.