Indeks Kasus Blbi

Satgas BLBI menerima pembayaran penyelesaian kewajiban pemegang saham BLBI atas obligor eks PT Bank Dewa Rutji, Sjamsul Nursalim Rp367 miliar.

Pemerintah kembali akan lelang aset Tommy Soeharto untuk ketiga kalinya pada Juni 2022 setelah dua kali sebelumnya tidak laku.

Satgas BLBI dalam setahun persis baru mencapai 17 persen dari target padahal waktu kerja sudah 37 persen.

Satgas BLBI Cabang DKI Jakarta kembali melaksanakan penyitaan atas barang jaminan obligor Santoso Sumali sekitar Rp13 miliar.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut nilai Rp5,9 triliun aset yang disita akan dikembalikan kepada negara.

Satgas BLBI akan kembali menghitung total aset sitaan berupa empat bidang tanah di Karawang dari PT TPN milik Tommy Soeharto.

Satgas BLBI melakukan penyitaan empat aset tanah PT Timor Putra Nasional (PT TPN) milik Tommy Soeharto senilai Rp600 miliar.

Kemenkeu merilis daftar obligor yang dipanggil oleh Satgas BLBI pekan ini, jumlah utang yang ditagih baru Rp12,7 triliun dari total Rp110,45 triliun.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan Satgas BLBI telah memanggil 24 obligor dan debitur untuk menyelesaikan utang mereka.

Mahfud MD buka peluang penyelesaian BLBI akan pakai jalur pidana. Namun, hal ini bergantung pada hasil pemeriksaan obligor dan debitur.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola meragukan Satgas BLBI bisa melacak dan merampas aset para obligor dan debitur.

Juru Bicara KPK Ali Fikri pun menegaskan, penundaan ini tidak ada kaitannya dengan polemik mengenai tes wawasan kebangsaan.

Mahfud MD menyambangi Gedung KPK guna meminta dokumen BLBI dan memastikan kedudukan atau posisi kasus BLBI.

Sebanyak 20 debitur itu menyebabkan negara kehilangan uang Rp110 triliun dalam skandal BLBI.

Polri menjadi salah satu pengarah yang mengarahkan pelaksana dalam percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Berdasarkan perhitungan Dirjen Kekayaan Negara dan Jamdatun Kejagung, kerugian negara atas kasus BLBI bukan Rp108 triliun melainkan hampir Rp110 triliun.

Mahfud MD menjelaskan alasan pemerintah mengapa tidak memasukkan KPK dalam Satgas Hak Tagih Dana BLBI yang dibentuknya.

Satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI

KPK menghargai pihak yang akan mengajukan praperadilan atas SP3 Sjamsul Nursalim di kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

MAKI siap mengajukan praperadilan atas keputusan SP3 KPK terhadap kasus BLBI.