Indeks Kasus Blbi

KPK hati-hati dalam membongkar kasus BLBI. Komisi antirasuah ini tengah mendalami kesesuaian prosedur dalam penerbitan SKL BLBI.

Wapres Jusuf Kalla ingin menguatkan anggapan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk membedakan antara kebijakan dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar penerbitan SKL.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli sebut kasus BLBI terjadi saat dirinya tak lagi menjabat sebagai ketua KKSK.

Rizal menilai kasus BLBI dilatarbelakangi krisis ekonomi Indonesia pada 1997-1998. Saat itu IMF mengusulkan 16 bank ditutup

Rizal menceritakan bahwa dahulu dirinya sering dimintakan pendapat saat Baharuddin Lopa menjabat sebagai Jaksa Agung terkait kasus-kasus dalam bidang ekonomi.

Menkeu Sri Mulyani mengklaim kementeriannya saat ini masih menangani penyelesaian piutang 22 obligor BLBI. Nilai dana yang dikejar mencapai Rp31 triliun.

KPK belum berencana memanggil mantan Presiden Kelima RI Megawati Soekarno Putri terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana BLBI yang sudah menjerat mantan Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka.

KPK meneruskan penyidikan kasus BLBI di era Presiden Megawati. Perkembangan terbaru, mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad dicekal ke luar negeri.

KPK akan memakai UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Peraturan MA tentang Pidana Korporasi di penanganan kasus korupsi BLBI yang menjerat mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyatakan besar kemungkinan tersangka kasus korupsi BLBI lebih dari satu.

KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka baru di kasus BLBI.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan jika kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang menelan kerugian negara senilai Rp138,7 triliun itu masih berjalan.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Samadikun Hartono baru mengangsur uang Rp21 miliar dari Rp169 miliar yang harus dibayar oleh dirinya sesuai perintah Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh Anna Boentaran, istri Djoko Tjandra.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengimbau pemerintah Cina untuk memulangkan terdakwa korupsi BLBI Samadikun Hartono ke Indonesia. Ia menegaskan, Indonesia dan Cina memiliki perjanjian ekstradisi sehingga negara Tirai Bambu tersebut berkewajiban untuk bersikap kooperatif.

Jaksa Agung mengingatkan bahwa pemulangan Samadikun Hartonomasih berada dalam proses. Karena penangkapan dilakukan oleh aparat Cina, maka aparat Indonesia tidak bisa langsung mengakses Samadikun begitu saja.

Jaksa Agung menegaskan bahwa tim gabungan yang terdiri dari beberapa instansi saat ini masih berusaha untuk memulangkan buronan kasus BLBI, Samadikun Hartono, dari Cina.

Wapres Jusuf Kalla berharap semua buron yang tekait dengan kasus penyalahgunaan dana talangan atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa tertangkap. Hal tersebut disampaikan Wapres menyusul tertangkapnya buronan korupsi BLBI Samadikun Hartono, di Cina, Jumat (15/4/2016) lalu.