Indeks Kader Pdip

KPK memastikan saksi ditanyakan terkait pengetahuannya seputar proses pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.

Hasto berkata dirinya baru mengetahui surat pemanggilan KPK itu pada hari jelang pemeriksaan padahal ada acara di Jogja.

Menurut Jubir KPK, pemeriksaan terhadap Hasto dalam kasus dugaan korupsi di DJKA Jawa Timur bisa dijadwalkan ulang tanpa dibuatkan surat panggilan kedua.

Jubir KPk memastikan tim penyidik akan memintai keterangan kader PDIP itu terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK masih berlangsung dan hanya dilakukan di Kota Semarang selama dua minggu.

Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan surat pemanggilan dari KPK baru diterima kliennya pada Jumat pagi.

Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jatim.

Menurut Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, KPK melakukan penyidikan berdasarkan perbuatan korupsi dan disandingkan dengan alat bukti yang cukup.

KPK tidak hanya menggeledah kantor Wali Kota Semarang, tapi juga rumah pribadi Mbak Ita di Jalan Bukit Duta, Bukitsari, Kota Semarang.

Parpol mesti menyodorkan figur yang bersih dari korupsi. Jika parpol komitmen, maka rakyat akan mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas.

KPK bantah dianggap lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di DPRD Jawa Timur.

KPK tengah melakukan penyidikan terkait tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024.

Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan oleh kubu staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi.

Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari kasus suap dana hibah kelompok masyarakat yang telah menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.

Megawati juga mempertanyakan tindakan KPK menggeledah seorang staf Hasto.

Penyidik KPK belum mengembalikan buku catatan milik sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Pelaporan penyidik KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Tim Hukum PDIP membuat kasus Harun Masiku kian berlarut-larut.

Menurut Koordinator Tim Hukum PDIP, Ronny Talapessy, buku catatan Hasto yang disita penyidik KPK tidak memuat informasi terkait keberadaan Harun Masiku.

Hasto memastikan akan memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait keberadaan Harun Masiku.

Menurut Kusnadi, pada ponselnya yang disita hanya ada komunikasi dengan beberapa staf DPP PDIP terkait pembayaran wayang pada salah satu acara partai.