Indeks Johanis Tanak

Johanis Tanak menjelaskan revisi UU pada 2019 secara eksplisit menempatkan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun eksekutif dan memberinya status ASN.

Tanak justru menilai, penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek Whoosh justru akan baik untuk kepastian hukum proyek tersebut.

Budi beralasan, Tanak bisa bertemu Ngatari karena pertemuan tersebut tak membahas soal penanganan perkara, melainkan acara pencegahan korupsi.

Pihak KPK mengatakan kegiatan itu bersifat terbuka dan Johanis Tanak hadir sebagai narasumber.

Johanis Tanak berdalih kehadirannya di acara tersebut tidak melanggar aturan karena disetujui oleh pimpinan KPK lainnya.

Johanis Tanak mengingatkan para pejabat daerah untuk tidak bermain-main dengan praktik korupsi maupun penyalahgunaan teknologi.

Meskipun bosan, Johanis Tanak mengatakan bakal tetap berupaya dalam melakukan pencegahan korupsi demi bangsa dan negara.

Johanis Tanak menyarankan pejabat yang merasa tidak cukup dengan fasilitas negara untuk mundur.

Tanak mengaku, pengesahan RUU Perampasan Aset akan membuat upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak korupsi bisa lebih maksimal.

Johanis Tanak malah mendorong agar napi koruptor tidak dapat makanan, bercocok tanam sendiri sampai hukuman diperberat ke depan.

Ide Johanis Tanak menghapus OTT dianggap sebagai upaya untuk memikat hati Komisi III DPR RI dan berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi.

Alex mengatakan, OTT memang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi terminologi tertangkap tangan sudah diatur di KUHP.

Johanis mengeklaim OTT yang dilakukan KPK itu tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan hanya sebatas tradisi yang bisa dihapuskan.

Profil Johanis Tanak yang lolos seleksi capim KPK. Simak rekam jejak dan polemiknya.

Laporan PPATK saja dilupakan, apalagi aduan masyarakat. Pimpinan KPK sekarang benar-benar acakadul.  

Johanis Tanak menjawab alasan KPK saat ini sulit mengejar Harun Masiku dan isu etik yang sempat melibatkan dirinya beberapa waktu lalu.

Dua pimpinan KPK, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron mendaftarkan diri dalam seleksi capim KPK di hari terakhir pendaftaran.

Menurut Johanis Tanak, dia tidak bisa mengintervensi apapun soal gugatan Nurul Ghufron karena urusan pribadi.

Dewas KPK memeriksa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata & Johanis Tanak terkait dugaan pelanggaran etik pertemuan Firli Bahuri dengan SYL, hari ini.

Johanis belum menjawab saat ditanya kapan perkara tersebut mulai naik ke tingkat penyidikan.