Indeks Izin Tambang

Ormas pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) kepada pemerintah.

Menurut Ulil, dengan adanya perguruan tinggi di bawah PBNU yang membuka fakultas pertambangan membuat ormas itu memiliki banyak kader potensial.

Menurut Ihsan Tanjung, selama ini PP Muhammadiyah belum pernah mendapatkan tawaran langsung dari pemerintah untuk mengelola lahan tambang batu bara.

Seturut Ulil, PBNU akan mengelola tambang batu bara sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam PP Nomor 25 Tahun 2024.

Artikel berikut akan membahas tentang izin tambang galian C atau tambang bebatuan. Simak selengkapnya di bawah ini.

Menurut Habib Luthfi, pemerintah pasti sudah menimbang baik dan buruk dari kebijakan konsesi tambang untuk ormas keagamaan.

Inayah Wahid mengkritik kebijakan Pemerintah yang melibatkan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dalam pengelolaan konsesi tambang.

Gus Yahya optimistis NU memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengurus tambang.

Menurut Bahlil, pemerintah sudah menerima sejumlah permintaan dari beberapa pihak selain NU. Tapi dia enggan merinci ormas mana saja yang mengajukan.

AMAN menilai izin mengelola pertambangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Setiap ormas keagamaan mengelola tambang selama 5 tahun berlakunya izin usaha pertambangan (IUP). Jika tidak dikelola maka pemerintah mencabut izinnya. 

Bahlil sebut PBNU dapat izin kelola tambang bekas PT KCP, bagian dari Grup Bakrie. Minggu depan rampung urusannya.

Pemerintah prioritaskan organisasi-organisasi keagamaan yang dianggap telah membina dan memberdayakan masyarakat bisa mendapatkan WIUPK. 

Gus Yahya menyebutkan, berlatar belakang pengusaha tambang, Gudfan telah memiliki koneksi di bidang tersebut yang akan mempermudah PBNU mengelola tambang.

PBNU mau mengelola wilayah izin usaha pertambangan karena untuk membiayai organisasi dan santri.

Bagi-bagi Izin Usaha Pertambangan Khusus batu bara kepada ormas keagamaan adalah bukti pemerintah sembarangan dalam mengurus sektor ESDM. 

Regulasi ini juga dikhawatirkan menimbulkan banyak mudarat dan sarat akan nuansa politis.

Berikut respons Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah soal kebijakan izin pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan yang disahkan pemerintah.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ormas keagamaan bukan pada ormas agama, melainkan badan usaha ormas.

Din Syamsudiin menilai ada motif dibalik pemberian izin kelola tambang yang terkesan untuk mengambil hati ormas keagamaan.