Indeks Iup Tambang
Ketum PBNU Pastikan Tambang Dikelola dengan Profesional
Gus Yahya optimistis NU memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengurus tambang.
Pengamat Energi: Izin Tambang bagi Ormas Lebih Banyak Ruginya
Menurut Fahmy Radhi, ormas keagamaan yang minim pengalaman pertambangan rawan jadi alat kepentingan swasta.
Muhammadiyah Masih Kaji Dukung atau Tolak Izin Kelola Tambang
Mukhaer mengatakan bahwa ada pro-kontra di internal Muhammadiyah terkait kebijakan izin tambang bagi ormas keagamaan.
MUI: Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan Tak Langgar HAM
Menurut Wasekjen MUI, ormas keagamaan tak mungkin melanggar HAM dalam mengelola tambang.
MUI Tegaskan Izin Tambang Ormas Keagamaan Tak Berkaitan Politik
Menurut Wasekjen MUI, rencana pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan sudah ada sejak 2020.
KWI Nyatakan Tegak Lurus, Tolak Kelola Tambang Ormas Keagamaan
KWI bersikap lebih memilih sikap tegak lurus sebagai lembaga keagamaan dan menolak urus pertambangan.
Din Syamsuddin Desak Muhammadiyah Tolak Tawaran Kelola Tambang
Din Syamsudiin menilai ada motif dibalik pemberian izin kelola tambang yang terkesan untuk mengambil hati ormas keagamaan.
Muhammadiyah Belum Terima Tawaran Izin Kelola Tambang
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan hal baru bagi Muhammadiyah.
Konflik Kepentingan di Balik Ormas Keagamaan Kelola Tambang
Pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan sosial ormas dengan tujuan ekonomi dari kegiatan pertambangan.
Jokowi Keluarkan PP Baru, Ormas Keagamaan Legal Kelola Tambang
Jokowi teken PP Nomor 25 Tahun 2024. Dalam aturan baru ini, ormas keagamaan legal mengelola izin usaha pertambangan.
Kejagung Usut Fungsi Pengawasan KemenESDM & KLHK di Kasus Timah
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, kedua kementerian tersebut memiliki kewenangan dalam hal regulator.
Ganjar Tertawa saat Gibran Sebut Mau Cabut Izin Tambang Ilegal
Ganjar Pranowo menyentil Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam debat yang berlangsung Minggu (21/1/2024).