Indeks Iup Tambang

Bahlil menuturkan perizinan pengelolaan tambang tersebut saat ini sudah berproses dan tinggal menunggu waktu izin dikeluarkan.

Harvey Moeis pun dikenakan pidana uang pengganti Rp210 miliar dalam kasus dugaan korupsi IUP PT Timah 2015-2022.

Harvey Moeis mengaku Suparta sebagai omnya, tetapi tidak pernah bekerja sebagai pegawai maupun membantu bisnis Suparta.

Satrio merupakan tersangka korupsi APD di Kementerian Kesehatan sementara Rudi Ong adalah tersangka kasus korupsi IUP Kalimantan Timur.

Awang Faroek Ishak merupakan saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan IUP di Kalimantan Timur.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengupayakan pengelolaan tambang akan merawat lingkungan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Muhammadiyah juga akan membentuk perusahaan induk atau holding company khusus untuk mengelola tambang.

Prabowo menekankan kepada mereka yang diberikan hak mengelola pertambangan adalah bentuk balas budi dan penguatan ekonomi.

PBNU masih memiliki pekerjaan rumah atau PR terkait pengajuan izin usaha pertambangan (IUP). Apa itu?

Ombudsman berharap pemerintah bisa menjamin proses perizinan pengelolaan tambang dilakukan adil, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan sumber-sumber energi yang terbarukan.

Sekjen KemenESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan pemberi izin tambang untuk ormas keagamaan diserahkan ke BKPM sementara pengawasan ditangani Kementerian ESDM.

Muhammadiyah akan menjalankan tambang dengan prinsip kehati-hatian dan tidak berorientasi bisnis semata.

Dalam tahapannya, Badan Usaha ormas keagamaan harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas untuk melakukan penetapan, penawaran dan pemberian WIUPK bagi organisasi masyarakat keagamaan.

Gus Yahya optimistis NU memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengurus tambang.

Menurut Fahmy Radhi, ormas keagamaan yang minim pengalaman pertambangan rawan jadi alat kepentingan swasta.

Mukhaer mengatakan bahwa ada pro-kontra di internal Muhammadiyah terkait kebijakan izin tambang bagi ormas keagamaan.

Menurut Wasekjen MUI, ormas keagamaan tak mungkin melanggar HAM dalam mengelola tambang.

Menurut Wasekjen MUI, rencana pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan sudah ada sejak 2020.