Indeks Iup Tambang

Pemerintah akan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Selasa (10/6/2025).

BPK merekomendasikan Menteri BUMN, Erick Thohir, mengusulkan kepada pemerintah untuk mengambil alih pengamanan penambangan Wilayah IUP PT Timah.

Izin eksplorasi tambang emas sebelumnya sempat dicabut oleh Bahlil Lahadalia.

Harli memastikan Suparta meninggal dunia tanggal 28 April 2025 sekira pukul 18.05 WIB di RSUD Cibinong karena sakit.

Saat berkunjung ke Ponpes Miftahul Huda, Tasikmalaya, Bahlil sempat menyinggung urgensi pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.

DPR berkilah pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi demi membantu proses pendanaan pendidikan. Memang bisa?

Bahlil menuturkan perizinan pengelolaan tambang tersebut saat ini sudah berproses dan tinggal menunggu waktu izin dikeluarkan.

Harvey Moeis pun dikenakan pidana uang pengganti Rp210 miliar dalam kasus dugaan korupsi IUP PT Timah 2015-2022.

Harvey Moeis mengaku Suparta sebagai omnya, tetapi tidak pernah bekerja sebagai pegawai maupun membantu bisnis Suparta.

Satrio merupakan tersangka korupsi APD di Kementerian Kesehatan sementara Rudi Ong adalah tersangka kasus korupsi IUP Kalimantan Timur.

Awang Faroek Ishak merupakan saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan IUP di Kalimantan Timur.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengupayakan pengelolaan tambang akan merawat lingkungan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Muhammadiyah juga akan membentuk perusahaan induk atau holding company khusus untuk mengelola tambang.

Prabowo menekankan kepada mereka yang diberikan hak mengelola pertambangan adalah bentuk balas budi dan penguatan ekonomi.

PBNU masih memiliki pekerjaan rumah atau PR terkait pengajuan izin usaha pertambangan (IUP). Apa itu?

Ombudsman berharap pemerintah bisa menjamin proses perizinan pengelolaan tambang dilakukan adil, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan sumber-sumber energi yang terbarukan.

Sekjen KemenESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan pemberi izin tambang untuk ormas keagamaan diserahkan ke BKPM sementara pengawasan ditangani Kementerian ESDM.

Muhammadiyah akan menjalankan tambang dengan prinsip kehati-hatian dan tidak berorientasi bisnis semata.

Dalam tahapannya, Badan Usaha ormas keagamaan harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem OSS (Online Single Submission).