Indeks Iup Tambang

Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas untuk melakukan penetapan, penawaran dan pemberian WIUPK bagi organisasi masyarakat keagamaan.

Gus Yahya optimistis NU memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengurus tambang.

Menurut Fahmy Radhi, ormas keagamaan yang minim pengalaman pertambangan rawan jadi alat kepentingan swasta.

Mukhaer mengatakan bahwa ada pro-kontra di internal Muhammadiyah terkait kebijakan izin tambang bagi ormas keagamaan.

Menurut Wasekjen MUI, ormas keagamaan tak mungkin melanggar HAM dalam mengelola tambang.

Menurut Wasekjen MUI, rencana pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan sudah ada sejak 2020.

KWI bersikap lebih memilih sikap tegak lurus sebagai lembaga keagamaan dan menolak urus pertambangan.

Din Syamsudiin menilai ada motif dibalik pemberian izin kelola tambang yang terkesan untuk mengambil hati ormas keagamaan.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan hal baru bagi Muhammadiyah.

Pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan sosial ormas dengan tujuan ekonomi dari kegiatan pertambangan.

Jokowi teken PP Nomor 25 Tahun 2024. Dalam aturan baru ini, ormas keagamaan legal mengelola izin usaha pertambangan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, kedua kementerian tersebut memiliki kewenangan dalam hal regulator.

Ganjar Pranowo menyentil Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam debat yang berlangsung Minggu (21/1/2024).