Menteri Agama RI Lukman Hakim menyatakan kasus diskriminasi agama di Yogyakarta sudah selesai dan pihaknya memastikan situasi serupa tidak terjadi di daerah lain dengan terus memantau.
Pemerintah baik pusat maupun daerah diminta lebih tegas terkait aturan permukiman warga yang memuat eksklusi sosial berdasar agama seperti kasus Slamet Jumiarto yang ditolak warga Dukuh Karet, Bantul, DIY.
Warga RT 08 Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta menolak pendatang baru beragama selain Islam untuk tinggal di daerah pedukuhan tersebut.
Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) mendesak Pemkab Mojokerto menjamin hak semua warganya dan menyediakan tempat pemakaman memadai bagi masyarakat, termasuk non-muslim.
Ketua PSI Grace Natalie menilai saat ini sedang terjadi fenomena "normalisasi intoleransi" karena banyak politikus dan pejabat tidak bersikap tegas menentang tindakan kelompok intoleran.
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta menunjukkan guru yang disurvei, separuhnya punya opini intoleran terhadap pemeluk agama selain Islam.
LBH Masyarakat mendesak, dalam debat Pilpres 2019, dua pasangan capres-cawapres memaparkan sikap mereka terhadap persoalan hukuman mati, intoleransi dan penegakan hukum.
Beberapa waktu lalu acara bedah buku Haqiqatul Wahy oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia dikabarkan dibubarkan. Kami menelusuri lagi apa yang sesungguhnya terjadi.
“Tidak banyak yang sampai membahayakan, atau sangat mencemaskan, tetapi gejala-gejala itu kalau tidak diatasi, tidak diperhatikan, tidak diolah, itu bisa berbahaya untuk NKRI,” tegas Mgr. Ignatius Suharyo.