Indeks Intoleransi

FKUB tingkat nasional akan berada di bawah koordinasi Wapres Ma'ruf Amin.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X pun memberikan komentar soal yel-yel bernada SARA pada saat kegiatan pramuka di SDN Timuran Yogyakarta. Bagaimana duduk perkaranya?

Wali murid di Sekolah Dasar Negeri Timuran Kota Yogya protes lantaran diajarkan nyanyian atau yel-yel yang menyinggung SARA pada saat kegiatan pramuka.

SETARA Institute merespons penangkapan Polda Sumatera Barat terhadap aktivis PUSAKA Padang, Sudarto, yang keras mengkritik larangan ibadah Natal di Sumatera Barat.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merespons penangkapan Polda Sumatera Barat terhadap aktivis PUSAKA Padang, Sudarto, yang keras mengkritik larangan ibadah Natal.

Mahfud MD mengklaim ujaran intoleran dan ujaran kebencian turun hingga 80 persen setelah pelaksaan Pemilu 2019.

Aksi sweeping ormas melarang perayaan Natal di Jakarta akan ditindak tegas oleh Polri. Mengapa baru sekarang diterapkan?

Komnas HAM menilai pembatasan Natal oleh pemerintah Sumbar di Kabupetan Dharmasraya dan Sijunjung adalah pelanggaran HAM.

Masalah di Jakarta tak hanya banjir dan macet. Termasuk pula perkara tata ruang, hingga soal-soal sosial.

Provinsi di Pulau Jawa tidak masuk dalam 10 daftar Indeks Kerukunan Beragama (KUB) di atas rata-rata nasional 73,83.

Kementerian Agama mengklaim Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di tahun 2019 mengalami peningkatan.

Pengamat menilai pengerahan polisi untuk mengawasi masjid tidak tepat. Sebaiknya pendekatan dialogis yang diutamakan.

Portal untuk mengadukan Aparatur Sipil Negara (ASN), aduanasn.id yang diluncurkan dua pekan lalu, saat ini tercatat telah menerima 77 aduan.

Sultan Keraton Jogja mengklaim sudah berupaya menangani intoleransi yang masih terjadi di DIY.

Kasus intoleransi yang marak di Yogyakarta tak boleh lagi dianggap remeh. Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X diminta untuk tak lagi membiarkan ada intoleransi.

Majelis Umum PBB mengundang Negara-negara Anggota PBB untuk merayakan Hari Toleransi Internasional pada 16 November.

Upacara keagamaan di rumah warga di Bantul dihentikan warga di tengah prosesi karena dituding "menyimpang".

Upacara doa keagamaan oleh Paguyuban Padma Buwana Manggir di sebuah rumah di Bantul dihentikan warga.

Cara pemerintah menghadapi masalah keagamaan semakin mirip Orde Baru.

Pengurus gereja meminta majelis hakim menjabut SK Bupati Bantul yang mencabut IMB gereja.