tirto.id - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merayakan Hari Pendidikan Nasional 2019 dengan menyoroti geliat intoleransi dan paham radikalisme pada satuan pendidikan, baik di tingkat dasar maupun tingkat atas.
Menurut JPPI, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia masih belum optimal mengurus persoalan tersebut.
"Di tahun ini, konten intoleransi ini juga masuk dalam soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di sekolah. Mengerikan sekali, nama ujiannya saja berstandar nasional, tapi soalnya tidak mendidik dan sungguh tidak sesuai standar," ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji melalui pesan singkat, Kamis (2/5/2019).
Berkenaan dengan kasus tersebut, ia menyayangkan sikap Kemendikbud yang tidak mendalami temuan-temuan semacam itu.
Ia juga menjabarkan, pemerintah tidak memiliki langkah konkret terhadap penanganan enam dari sepuluh guru muslim yang memiliki perspektif intoleran terhadap pemeluk agama lain.
"Begitu hasil survei PPIM tahun 2018 terhadap 2.237 guru Muslim di 34 provinsi. Selain intoleransi, survei itu juga menilik tendensi radikalisme, dan mendapati bahwa hampir setengah guru Muslim memiliki opini radikal," ujarnya.
Sebab itu, ia tekankan perlunya pemerintah untuk mengutamakan moderatisme beragama dan nilai-nilai multikulturalisme ke dalam pembelajaran di sekolah. Hal tersebut sebagai upaya penangkal sikap dan pola pikir intoleran dan radikalisme dalam satuan pendidikan.
"Harus ada evaluasi dan langkah intervensi yang sistematis terhadap guru-guru yang terpapar pemikiran dan sikap intoleran dan radikal," pungkasnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Maya Saputri
