Indeks Intoleransi

Fatwa HAMKA soal perayaan Natal tak cuma jadi anjuran ulama, tapi mencerminkan kontestasi panjang soal bentuk ideal negara Indonesia.

Sultan HB X meminta maaf atas kejadian pemotongan salib di makam Purbayan, Yogyakarta. "Ngono yo ngono nanging ojo ngono," kata Sultan.

Sebelum insiden pemotongan nisan salib di makam Albertus Slamet Sugihardi, pernah terjadi dua kali aksi intoleran pada keluarga almarhum.

Status makam ditentukan dari kehendak mayoritas. Itu yang membuat pemotongan nisan salib bisa terjadi. Selain itu, kasus-kasus intoleransi seperti ini bukan kali pertama terjadi.

Nisan salib di makam seorang warga bernama Albertus Slamet dipotong bagian atasnya oleh warga RT 53 RW 13, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta.

Nisan berbentuk salib di Makam Purbayan, Kotagede, Yogyakarta dirusak. Kata saksi, ini sudah "kesepakatan bersama."

Apriyanto menilai, seharusnya konstitusi negara bisa menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berekspresi dalam kehidupan beragama.

Alissa Wahid berpendapat strategi untuk mengampanyekan perspektif HAM ke publik di Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat sehingga memerlukan strategi baru.

Komnas HAM menilai, sampai sekarang, masih banyak pemda yang permisif terhadap tindakan intoleran.

Alissa menegaskan keterlambatan negara dalam menyikapi intoleransi juga memicu lahirnya aksi-aksi berbasis agama, seperti yang terjadi pada Pilkada 2017.

Jakarta memiliki skor buruk dari hasil studi Setara Institut. Pemerintah era Anies dianggap tidak merespon cepat ujaran intoleran.

Halili menyarankan Anies mencontoh Wali Kota Bekasi yang rela kepalanya ditembak ketimbang harus mencabut IMB Gereja Santa Clara.

Setara Institute merilis daftar 10 kota paling toleran berdasar hasil riset di 94 kota di Indonesia. Kota Singkawang menjadi kota dengan tingkat toleransi paling tinggi.

Umat Islam di Indonesia cenderung intoleran terhadap non-muslim dalam hal politik, menurut peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

"Sekarang, intoleransi ibadah mengalami kenaikan menjadi 49,2 persen. Sedangkan intoleransi politik naiknya drastis hingga 59,3 persen”

Kehadiran aplikasi Smart Pakem ditentang sejumlah pihak karena berpotensi meningkatkan intoleransi terhadap kelompok minoritas.

Komisi VIII mempertanyakan tujuan Kejati DKI membuat aplikasi PAKEM. Kemunculan aplikasi ini dikhawatirkan akan memicu banyak persekusi oleh kelompok intoleran.

Hasil penelitian dari KedaiKOPI menyatakan bahwa terorisme, PKI dan Ahmadiyah adalah kelompok-kelompok paling tidak bisa ditoleransi di Indonesia.

Grace Natalie berjanji PSI tidak akan pernah mendukung pemberlakuan Perda Syariah dan Perda Injil di Indonesia.

"Untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini, ASEAN perlu memperkuat identitas bersama."