Indeks Intoleransi

Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) mendesak Pemkab Mojokerto menjamin hak semua warganya dan menyediakan tempat pemakaman memadai bagi masyarakat, termasuk non-muslim. 

32 gereja dan 5 masjid Ahmadiyah ditutup selama pemerintahan Jokowi. Presiden tak melakukan apa-apa.

Grace Natalie menyatakan partai politik yang rutin "mengirim" kadernya ke KPK layak disebut sebagai nasionalis gadungan.  

Ketua PSI Grace Natalie menilai saat ini sedang terjadi fenomena "normalisasi intoleransi" karena banyak politikus dan pejabat tidak bersikap tegas menentang tindakan kelompok intoleran. 

PSI berharap BTP bisa menularkan spirit "bersih transparan profesional" ke PDIP.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta menunjukkan guru yang disurvei, separuhnya punya opini intoleran terhadap pemeluk agama selain Islam.

Beberapa kali terjadi momen panas di Solo seperti aksi tolak salibisasi. Faktanya, PDI Perjuangan terus mendominasi.

LBH Masyarakat mendesak, dalam debat Pilpres 2019, dua pasangan capres-cawapres memaparkan sikap mereka terhadap persoalan hukuman mati, intoleransi dan penegakan hukum.

Beberapa waktu lalu acara bedah buku Haqiqatul Wahy oleh Jemaah Ahmadiyah Indonesia dikabarkan dibubarkan. Kami menelusuri lagi apa yang sesungguhnya terjadi.

Perda Manokwari Kota Injil jadi sorotan tajam di Jakarta. Dikhawatirkan jadi basis diskriminasi terhadap umat non-Kristen di Papua Barat.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mendesak Kemendikbud dan Kemenag bersikap tegas pada sekolah maupun madrasah yang mengajarkan paham radikal. 

“Tidak banyak yang sampai membahayakan, atau sangat mencemaskan, tetapi gejala-gejala itu kalau tidak diatasi, tidak diperhatikan, tidak diolah, itu bisa berbahaya untuk NKRI,” tegas  Mgr. Ignatius Suharyo.

Fatwa HAMKA soal perayaan Natal tak cuma jadi anjuran ulama, tapi mencerminkan kontestasi panjang soal bentuk ideal negara Indonesia.

Sultan HB X meminta maaf atas kejadian pemotongan salib di makam Purbayan, Yogyakarta. "Ngono yo ngono nanging ojo ngono," kata Sultan.

Sebelum insiden pemotongan nisan salib di makam Albertus Slamet Sugihardi, pernah terjadi dua kali aksi intoleran pada keluarga almarhum.

Status makam ditentukan dari kehendak mayoritas. Itu yang membuat pemotongan nisan salib bisa terjadi. Selain itu, kasus-kasus intoleransi seperti ini bukan kali pertama terjadi.

Nisan salib di makam seorang warga bernama Albertus Slamet dipotong bagian atasnya oleh warga RT 53 RW 13, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta.

Apriyanto menilai, seharusnya konstitusi negara bisa menjamin hak setiap warga negara untuk bebas berekspresi dalam kehidupan beragama.

Nisan berbentuk salib di Makam Purbayan, Kotagede, Yogyakarta dirusak. Kata saksi, ini sudah "kesepakatan bersama."

Alissa Wahid berpendapat strategi untuk mengampanyekan perspektif HAM ke publik di Indonesia saat ini menghadapi tantangan berat sehingga memerlukan strategi baru.