Indeks Indef

Pengamat Ekonomi INDEF Nailul Huda menilai, tidak ada urgensi mengenai adanya sertifikasi halal di Kripto.

PLTP dinilai belum menjadi pilihan utama dalam pengembangan kapasitas pembangkit listrik Energi Bari Terbarukan (EBT) hingga tahun 2030.

Indef menilai pemerintah perlu memperketat mekanisme pendaftaran koperasi  agar tidak terjadi kasus koperasi bodong.

Indef menilai 515 ton minyakita ditimbun merupakan bagian kelemahan pemerintah lantaran tidak melakukan pemantauan yang ketat.

Indef menilai pertumbuhan ekonomi domestik tidak begitu impresif jika dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam dan Filipina.

Indef memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat di 4,9 persen pada kuartal I-2023.

Vice Director Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listyanto menuturkan, kebijakan impor ini akan berdampak kecil pada petani.

Eko Listyanto menuturkan, percepatan distribusi beras menjadi solusi untuk menurunkan harga beras.

Tauhid Ahmad menuturkan, pencabutan PPKM tidak akan memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia.

Tauhid Ahmad menilai tahun depan ketidakpastian ekonomi domestik akan semakin buruk. Ini tidak terlepas dari tahun politik dan gejolak ekonomi global.

Indef menyayangkan para kepala negara G20 tidak mampu menyelesaikan masalah paling krusial, yakni soal perang Rusia-Ukraina.

Indef mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti kerja sama ekonomi yang ditawarkan negara-negara G20 seperti ekonomi hijau dan friend shoring.

Indef mewanti-wanti kondisi cadangan devisa Indonesia yang kian tergerus selama empat bulan terakhir, yakni dari Juni 2022 hingga Oktober 2022.

Tauhid Ahmad meminta, pemerintah memberikan rincian hitungan mengenai program migrasi dari kompor LPG ke listrik.

Tauhid Ahmad, meminta pemerintah mengkalkulasi ulang perhitungan harga minyak mentah Indonesia atau ICP.

Pemerintah didorong untuk lebih banyak ekspor barang konsumsi dan diversifikasi produk ekspor untuk meminimalisir tekanan akibat konflik.

Ekonomi digital berpotensi besar tumbuh di Indonesia, akan tetapi perlu pemantauan ketat terhadap barang-barang impor yang masuk ke Indonesia.

Ekonom senior Indef Didik J Rachbini menilai rancangan Kemhan untuk memborong alutsista di tengah pandemi COVID-19 tak masuk akal.

Berbeda dari UU Paten sebelumnya yang mewajibkan pengusaha barang paten produksi di dalam negeri, UU Ciptaker memungkinkan pengusaha mengimpor dari luar.