Indeks Indef

Tauhid Ahmad menuturkan, pencabutan PPKM tidak akan memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia.

Tauhid Ahmad menilai tahun depan ketidakpastian ekonomi domestik akan semakin buruk. Ini tidak terlepas dari tahun politik dan gejolak ekonomi global.

Indef menyayangkan para kepala negara G20 tidak mampu menyelesaikan masalah paling krusial, yakni soal perang Rusia-Ukraina.

Indef mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti kerja sama ekonomi yang ditawarkan negara-negara G20 seperti ekonomi hijau dan friend shoring.

Indef mewanti-wanti kondisi cadangan devisa Indonesia yang kian tergerus selama empat bulan terakhir, yakni dari Juni 2022 hingga Oktober 2022.

Tauhid Ahmad meminta, pemerintah memberikan rincian hitungan mengenai program migrasi dari kompor LPG ke listrik.

Tauhid Ahmad, meminta pemerintah mengkalkulasi ulang perhitungan harga minyak mentah Indonesia atau ICP.

Pemerintah didorong untuk lebih banyak ekspor barang konsumsi dan diversifikasi produk ekspor untuk meminimalisir tekanan akibat konflik.

Ekonomi digital berpotensi besar tumbuh di Indonesia, akan tetapi perlu pemantauan ketat terhadap barang-barang impor yang masuk ke Indonesia.

Ekonom senior Indef Didik J Rachbini menilai rancangan Kemhan untuk memborong alutsista di tengah pandemi COVID-19 tak masuk akal.

Berbeda dari UU Paten sebelumnya yang mewajibkan pengusaha barang paten produksi di dalam negeri, UU Ciptaker memungkinkan pengusaha mengimpor dari luar.

Deflasi tiga bulan berturut-turut, pemerintah harus segera mencari jalan keluar bila Indonesia tak ingin resesi bahkan depresi.

Pemerintah akan memberikan bantuan tunai untuk 13-15 juta pekerja yang terdaftar di  BPJS Ketenagakerjaan.

Buruknya sistem pendataan antar lembaga berdampak buruk bagi penerima bansos terdampak COVID-19.

Ekonom Indef Ariyo Dharma Pahla menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak larangan mudik terhadap perekonomian di daerah.

Imbuan Jokowi agar masyarakat bekerja dari rumah tak sepenuhnya bisa diterapkan, terutama di sektor ritel dan industri padat karya.

Label negara maju dari AS harus ditolak dan pemerintah Indonesia disarankan untuk mengajukan banding ke WTO.

Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai perubahan status berkembang menjadi negara maju berpotensi membuat Indonesia kehilangan fasilitas perdagangan ekspor dan impor, seperti GSP.

Peran Bank DKI perlu dioptimalkan untuk pembangunan Jakarta.

RUU Cipta Lapangan Kerja bakal mengubah PK2B jadi PBPK dan mengesampingkan IUPK. Hal ini dinilai bakal membuka ruang eksploitasi besar-besaran di sektor Minerba.