Indeks Indef

Buruknya sistem pendataan antar lembaga berdampak buruk bagi penerima bansos terdampak COVID-19.

Ekonom Indef Ariyo Dharma Pahla menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak larangan mudik terhadap perekonomian di daerah.

Imbuan Jokowi agar masyarakat bekerja dari rumah tak sepenuhnya bisa diterapkan, terutama di sektor ritel dan industri padat karya.

Label negara maju dari AS harus ditolak dan pemerintah Indonesia disarankan untuk mengajukan banding ke WTO.

Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai perubahan status berkembang menjadi negara maju berpotensi membuat Indonesia kehilangan fasilitas perdagangan ekspor dan impor, seperti GSP.

Peran Bank DKI perlu dioptimalkan untuk pembangunan Jakarta.

RUU Cipta Lapangan Kerja bakal mengubah PK2B jadi PBPK dan mengesampingkan IUPK. Hal ini dinilai bakal membuka ruang eksploitasi besar-besaran di sektor Minerba.

Aturan perizinan untuk pedagang di platform e-commerce dinilai bisa hambat UMKM berkembang.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan tahun 2020, investasi masih akan terpuruk karena perlambatan ekonomi global.

Generasi milenial punya kecenderungan bekerja di sektor informal yang tak punya SK gaji.

Kontraktor lokal bangkrut akibat sistem yang buatan pemerintah terkait pengerjaan proyek infrastruktur.

BPK dalam menjalankan fungsi pengawasannya diprediksi tumpul lantaran berpotensi ditunggangi kepentingan politik.

Akuisisi TPPI oleh Pertamina berkontribusi positif terhadap peningkatan bahan baku industri petrokimia di Indonesia.

Penguatan KPK lewat peraturan pengganti undang-undang dinilai akan berikan perbaikan perekonomian nasional.

Usul Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto terkait PPN Impor kakao dinilai terlalu memanjakan industri dan abai terhadap nasib petani.

Ekonom INDEF mengkritik pemerintahan Jokowi yang menjadikan utang negara sebagai hal umum dan biasa.

Hambatan izin investasi ada di daerah, karena memiliki otonomi, sehingga kerap tak sejalan dengan sistem Online Single Submission (OSS) di tingkat pusat.

Keraguan Indef terkait target pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar asumsi makro pemerintah tidak menggambarkan posisi Indonesia bersiap menghadapi krisis global.

Indef mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2020 yang sama dengan tahun lalu.

Indef meminta BKPM untuk menambah investasi hilirisasi produk pertambangan terkait rencana pemerintah yang akan melarang ekspor nikel.