Masuk tirto.idIndeks Indef
Pendataan Amburadul Picu Tersendatnya Distribusi Bansos Saat Corona
Buruknya sistem pendataan antar lembaga berdampak buruk bagi penerima bansos terdampak COVID-19.
Indef: Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Larangan Mudik ke Ekonomi
Ekonom Indef Ariyo Dharma Pahla menilai pemerintah perlu mengantisipasi dampak larangan mudik terhadap perekonomian di daerah.
Nasib Buruh Pabrik Saat Pengusaha Tolak Imbauan Kerja dari Rumah
Imbuan Jokowi agar masyarakat bekerja dari rumah tak sepenuhnya bisa diterapkan, terutama di sektor ritel dan industri padat karya.
RI Bisa Banding di WTO Terkait Label Negara Maju oleh AS
Label negara maju dari AS harus ditolak dan pemerintah Indonesia disarankan untuk mengajukan banding ke WTO.
Indef Nilai Status Negara Maju Justru Berpotensi Rugikan Indonesia
Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai perubahan status berkembang menjadi negara maju berpotensi membuat Indonesia kehilangan fasilitas perdagangan ekspor dan impor, seperti GSP.
INDEF Dorong Bank DKI Kolaborasi dengan BUMD DKI Lainnya
Peran Bank DKI perlu dioptimalkan untuk pembangunan Jakarta.
RUU Cilaka Buka Ruang Eksploitasi Besar-Besaran di Sektor ESDM
RUU Cipta Lapangan Kerja bakal mengubah PK2B jadi PBPK dan mengesampingkan IUPK. Hal ini dinilai bakal membuka ruang eksploitasi besar-besaran di sektor Minerba.
Izin Bagi Pedagang Online Bisa Persulit UMKM Berkembang, Pak Jokowi
Aturan perizinan untuk pedagang di platform e-commerce dinilai bisa hambat UMKM berkembang.
Konsumsi dan Investasi Terpuruk, INDEF Ragu Ekonomi RI 2020 Membaik
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan tahun 2020, investasi masih akan terpuruk karena perlambatan ekonomi global.
Indef: Kredit KPR Pakai SK Gaji Tak Relevan di Generasi Milenial
Generasi milenial punya kecenderungan bekerja di sektor informal yang tak punya SK gaji.
Kontraktor Lokal Babak Belur Saat BUMN Dominasi Proyek Negara
Kontraktor lokal bangkrut akibat sistem yang buatan pemerintah terkait pengerjaan proyek infrastruktur.
BPK Dihuni Eks Politikus, Ekonom: Pengawasan ke DPR Bakal Tumpul
BPK dalam menjalankan fungsi pengawasannya diprediksi tumpul lantaran berpotensi ditunggangi kepentingan politik.
Faisal Basri Sebut Negara Untung dari Akuisisi TPPI
Akuisisi TPPI oleh Pertamina berkontribusi positif terhadap peningkatan bahan baku industri petrokimia di Indonesia.
Tanpa Perppu, Indef: Dunia Usaha Pandang Pemerintah Lemahkan KPK
Penguatan KPK lewat peraturan pengganti undang-undang dinilai akan berikan perbaikan perekonomian nasional.
INDEF: PPN Impor Kakao 0% Manjakan Pengusaha dan Abaikan Petani
Usul Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto terkait PPN Impor kakao dinilai terlalu memanjakan industri dan abai terhadap nasib petani.
INDEF Kritik APBN Indonesia Boros & Utang Hingga 5 Tahun Mendatang
Ekonom INDEF mengkritik pemerintahan Jokowi yang menjadikan utang negara sebagai hal umum dan biasa.
Indef: Pembentukan Kementerian Baru Tak Atasi Hambatan Investasi
Hambatan izin investasi ada di daerah, karena memiliki otonomi, sehingga kerap tak sejalan dengan sistem Online Single Submission (OSS) di tingkat pusat.
Target Pertumbuhan Ekonomi 2019 dan 2020 Disebut Tak Tercapai
Keraguan Indef terkait target pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar asumsi makro pemerintah tidak menggambarkan posisi Indonesia bersiap menghadapi krisis global.
Kritik Indef ke RAPBN 2020: Belanja Naik, Tapi Pertumbuhan Stagnan
Indef mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2020 yang sama dengan tahun lalu.
Larangan Ekspor Nikel, INDEF: BKPM Tingkatkan Investasi Hilirisasi
Indef meminta BKPM untuk menambah investasi hilirisasi produk pertambangan terkait rencana pemerintah yang akan melarang ekspor nikel.
