Larangan Ekspor Nikel, INDEF: BKPM Tingkatkan Investasi Hilirisasi

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 15 Agustus 2019
Dibaca Normal 1 menit
Indef meminta BKPM untuk menambah investasi hilirisasi produk pertambangan terkait rencana pemerintah yang akan melarang ekspor nikel.
tirto.id - Pemerintah berencana untuk mempercepat pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel atau ore. Kebijakan ini digadang-gadang mampu mendorong sektor hilirisasi yang mematikan ekspor Indonesia dapat memiliki nilai tambah ketimbang hanya sebatas komoditas mentah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan ini masih perlu didukung dengan peningkatan investasi pada sektor hilirisasi produk pertambangan.

Menurut Bhima, kebijakan yang sudah mulai disuarakan ini menandakan ada pekerjaan rumah besar bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Saya kira dalam posisi ini kementerian ESDM sudah tepat. Yang harusnya dilakukan ke depan bagaimana caranya BKPM punya tanggung jawab untuk menarik investasi-investasi di sektor hilirisasi," ucap Bhima saat dihubungi reporter Tirto pada Rabu (14/8/2019).

Bhima mengatakan kehadiran investasi dihilirisasi ini memang bertujuan untuk membenahi perekonomian Indonesia secara jangka panjang. Ia mengatakan ke depannya, Indonesia memang perlu segera melepaskan ketergantungan dari ekspor produk komoditas saja.

Paling tidak, kata Bhima, bila hilirisasi sudah diperbaiki, produk tambang Indonesia bisa diproses setengah jadi. Kalau perlu dan sanggup ia mengatakan sebaiknya mencapai produk final yang bernilai di pasaran.

"Jadi produk pertambangan kita tidak dikirim dalam bentuk mentah tapi produk setengah jadi atau barang jadi," ucap Bhima.

Selain tambang, Bhima mengatakan, kebutuhan akan invedtasi di sektor hilirisasi juga cukup besar. Selain mineral, Bhima mencontohkan saat ini Indonesia sedang memerlukan penambahan kilang untuk hilirisasi sektor migas.

"Apalagi kita liat kan di sektor pertambangan dulu didorong untuk punya smelter. Sektor migas didorong untuk punya kilang," ucap Bhima.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah perlu segera membatasi ekspor bijih nikel (ore) untuk merespons perang dagang Amerika Serikat-Cina.

Luhut menjelaskan, pada kondisi saat ini, pemerintah ingin menggenjot investasi sebanyak mungkin sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekspor komoditas saja.

“Kita lihat saja keputusan presiden beberapa waktu ke depan. Tapi seperti saya jelaskan, dalam keadaan trade war [perang dagang] kita perlu menarik investasi sebanyak mungkin," kata Luhut di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada Selasa (13/8/2019).




Baca juga artikel terkait EKSPOR NIKEL atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
DarkLight