tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun ini. PPKM dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia terakhir diperpanjang sejak 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023.
Lalu bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad menuturkan, pencabutan PPKM tidak akan memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Sebab, ekonomi sudah beradaptasi dengan sistem digital yang terbangun sejak pandemi.
“Bagi saya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan bertumbuh secara signifikan atau sama saja, karena Indonesia sejak awal PPKM sudah menerapkan yang namanya digitalisasi dari berbagai aspek ekonomi hingga sekarang,” tutur Ahmad ketika dihubungi Tirto, Jakarta, Senin (26/12/2022).
Menurutnya, walaupun digitalisasi sudah diterapkan, mobilitas masyarakat sendiri sudah mencapai level normal khususnya ke tempat rekreasi atau tempat hiburan lainnya.
Mobilitas para pekerja untuk saat ini juga sudah fleksibel dengan menerapkan work from home (WFH) seperti media, konten creator, dan lainnya. Lalu ada juga yang bekerja work from office (WFO) seperti pegawai bank, pekerja konstruksi, dan lain sebagainya.
“Untuk saat ini para pekerja sudah mempunyai waktu yang lebih fleksibel, entah itu WFH sepert para media dan konten creator, lalu juga WFO seperti pegawai bank atau pekerja kantoran lainnya,” ucap Ahmad.
Ahmad menjelaskan, aktivitas ekonomi Indonesia sudah tidak terbatas oleh PPKM. Hal ini dengan melihat di beberapa tempat, banyak yang sudah memperbolehkan untuk melepas masker.
“Untuk sekarang kan aktivitas ekonomi Indonesia sedang tidak patuh, atau tidak terbatas pada peraturan PPKM, dimana – mana tempat sudah mengizinkan untuk boleh membuka masker, lalu juga angkutan umum sudah membebaskan berapapun jumlah penumpang yang masuk. Hal ini memungkinkan pertumbuhan konsumsi masyarakat sebanyak 5%,” jelasnya.
Ahmad justru menyebut, bahwa perekonomian Indonesia nantinya bisa saja melambat atau menurun. Hal ini disebabkan oleh faktor global yaitu dari luar Indonesia itu sendiri karena penurunan permintaan ekspor dan impor, lalu ancaman adanya resesi yang kian menghantui Indonesia pada 2023.
“Justru Indonesia kemungkinan akan mengalami yang namanya perlambatan ekonomi atau penurunan, soalnya faktor ini tidak lepas dari faktor global seperti adanya resesi pada 2023 yang bisa saja membuat Indonesia terkena dampaknya. Kebijakan ekspor impor juga bisa menjadi salah satu faktor penurunan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Vice Director Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto berpendapat, bahwa ketika diumumkan bahwa pandemi ini sudah jadi endemi, maka confident pelaku ekonomi tentu akan meningkat, sehingga hal ini bisa menjadi sebagai pendorong roda perekonomian.
Selanjutnya, jika diukur menggunakan indeks keyakinan konsumen bisa naik 2-3 poin dari posisi November (119) menjadi 121-122 persen.
“Ketika nanti diumumkannya pandemi menjadi endemi, maka confident pelaku ekonomi akan meningkat naik 2-3 poin dari posisi November (119) menjadi 121-122 persen, dan hal ini akan mendorong kegiatan masyarakat lainnya yang juga akan mempengaruhi jalannya roda perekonomian Indonesia,” jelas Eko.
Eko menambahkan, fokus pemerintah adalah memastikan masyarakat tidak euforia secara berlebihan ketika PPKM dicabut terutama menjelang tahun baru agar tidak menjadi masalah baru seperti kapasitas pertunjukan, dan kedisiplinan masyarakat.
“Pemerintah harus memperhatikan masyarakat agar euforianya tidak berlebihan ketika PPKM dicabut apalagi menjelang tahun baru, agar tidak ada lagi masalah baru seperti berlebihannya kapastias pertunjukkan dan kedisiplinan masyarakat,” pungkas Eko.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
