Indeks Hasto Kristiyanto

Hasto Kristiyanto memandang jaksa KPK tak mampu menjawab kriminalisasi dan penyelundupan fakta hukum dalam replik.

Jaksa menilai, klaim Hasto bahwa ada 38 bapak di DPP PDIP tidak bisa diasosiasikan kepada Hasto tidak tepat jika mengacu pada konteks kejadian saat itu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta kepada Majelis Hakim agar Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, tetap dihukum 7 tahun penjara.

Pengerahan ribuan personel polisi bertujuan agar jalannya persidangan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto berjalan aman dan lancar.

Perintah Hasto mengajukan gugatan uji materi terhadap peraturan PKPU ke Mahkamah Agung (MA) diklaim merupakan upaya yang sah.

Hasto Kristiyanto menarik napas panjang ketika mengingat dan menceritakan soal peristiwa penyerangan kantor PDIP atau peristiwa Kudatuli.

Hasto Kristiyanto meniup lilin kue ulang tahun dengan mengenakan rompi tahanan oranye milik KPK dan tangan diborgol.

Hasto Kristiyanto meminta Majelis Hakim memvonis bebas dirinya dalam kasus dugaan suap PAW DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan.

Hasto Kristiyanto mengklaim mendapatkan tekanan politik, karena menolak kedatangan timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 pada 2023.

Hasto Kristiyanto menilai keterangan baru yang disampaikan Wahyu Setiawan di persidangan agar terhindar dari TPPU.

Hasto Kristiyanto mengklaim kasus suap PAW DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan yang menjeratnya, dipengaruhi kepentingan politik penguasa.

Hasto menilai, keterangan Hasyim Asy'ari soal pertemuan di Pejaten Village termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020.

Hasto mengaku pleidoi itu merupakan hasil renungannya, selama di tahan di rutan Merah Putih KPK serta berisi rekayasa hukum yang dituduhkan padanya.

Pihak PN Jakarta Pusat menegaskan bahwa upaya pengamanan yang diberlakukan di pengadilan dalam sidang Hasto merupakan wewenang penuh dari aparat kepolisian.

Kuasa hukum Hasto mengatakan tuntutan tujuh tahun penjara yang diberikan oleh JPU terhadap kliennya, tidak sesuai dengan fakta persidangan.

Puan Maharani, tak menjawab secara pasti ketika ditanya Sekjen pengganti Hasto Kristiyanto, yang saat ini tersangkut masalah hukum.

Jaksa mengatakan bahwa tuntutan untuk Hasto diberikan berdasarkan dengan fakta dipersidangan dan alat bukti yang ada.

KPK masih mempertanyakan alasan PDIP menunjuk Harun Masiku menggantikan Nazaruddin Kiemas, caleg dengan suara tertinggi di Dapil 1 Sumsel.

Hasto Kristiyanto menganggap dirinya sebagai korban dari kriminalisasi saat mengambil sebuah keputusan politik.

Selain itu, dia juga dituntut hukuman tambahan berupa denda Rp600 juta subsider 6 bulan penjara.