Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan status Hasto sebagai konsultan dalam kasus ini didapatkan dari data Administrasi Kependudukan (Adminduk).
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, menyebut penguasa kerap menolak peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat sehingga PDIP terus melapor ke Komnas HAM.
Menurut Jubir KPK, pemeriksaan terhadap Hasto dalam kasus dugaan korupsi di DJKA Jawa Timur bisa dijadwalkan ulang tanpa dibuatkan surat panggilan kedua.
Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jatim.
Menurut Koordinator Tim Hukum PDIP, Ronny Talapessy, buku catatan Hasto yang disita penyidik KPK tidak memuat informasi terkait keberadaan Harun Masiku.