Indeks Hasto Kristiyanto

KPK tetap membantah tudingan dari Hasto Kristiyanto dan kuasa hukumnya terkait adanya kriminalisasi politik.

Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Simak rangkuman kasus Hasto hingga ia mendapat amnesti atau penghapusan hukuman pidana.

Novel sebut, ketika penyelesaian kasus Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara politis maka akan menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi ke depan.

Pemberian abolisi dan amnesti ini dinilai bakal mendapatkan respons positif dari masyarakat.

KPK menilai pemberian amnesti terhadap seseorang yang telah terbukti bersalah tidak mengubah status hukumnya sebagai pelaku tindak pidana.

Hasto keluar dengan tangan memakai borgol sekitar pukul 09.04 WIB dengan mengenakan rompi tahanan.

Mahfud MD berharap Prabowo mendapatkan semangat agar menjadikan Indonesia betul-betul sebagai negara hukum, tanpa intervensi politik.

Benarkah Presiden boleh beri amnesti atau abolisi tanpa pertimbangan DPR? Temukan jawabannya dan penjelasan lengkapnya di sini.

Penjelasan lengkap tentang arti amnesti dalam hukum Indonesia dan status hukum Hasto Kristiyanto usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa kewenangan pemberian amnesti sepenuhnya berada di tangan presiden.

Supratman sebut keputusan ini merupakan bagian dari langkah politik hukum yang ditempuh pemerintah.

Prabowo Subianto memberikan abolisi untuk terdakwa kasus impor gula, Tom Lembong, dan amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Setyo mengatakan putusan perkara Hasto memunculkan dua opsi bagi KPK, yakni banding atau tidak banding dan langkah tersebut bukan keputusan pimpinan KPK.

KPK mengatakan Pasal 21 UU Tipikor tentang Perintangan Penyidikan, yang digugat Hasto Kristiyanto, ke MK, penting untuk proses penegakan hukum.

KPK menyatakan akan segera melanjutkan proses hukum terhadap advokat Donny Tri Istiqomah.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menggugat Pasal 21 Undang-Undang Tipikor tentang Perintangan Penyidikan ke Mahkamah Konsitusi (MK).

Hakim pun menyinggung soal kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka sebagai prinsip fundamental peradilan Indonesia.

Setyo mengatakan, langkah banding sepenuhnya menjadi kewenangan JPU KPK setelah melakukan evaluasi dan diskusi internal usai menerima salinan putusan.

Motif kuat itu terbukti dari upaya formal Hasto mengajukan judicial review ke MA untuk memudahkan Harun Masiku merebut kursi DPR dan menyiapkan uang suap.

Setyo mempersoalkan bukti yang dibutuhkan dalam vonis perintangan penyidikan perkara Hasto padahal penuntut umum sudah mengajukan bukti di persidangan.