Indeks Hasto Kristiyanto

KPK membantah buru-buru melimpahkan berkas perkara Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ke jaksa penuntut umum (JPU).

Berkas perkara Hasto Kristiyanto akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU), Kamis (6/3/2025).

Maqdir meminta legislator mempertimbangkan kondisi lapas dan rutan yang penuh sesak dan hal tersebut sudah mengarah pada pelanggaran hak asasi.

Hasto mengajukan tiga ahli hukum sebagai saksi meringankan ke Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK).

Tim hukum Hasto mengeklaim KPK telah melakukan perbuatan merintangi penyidikan bila melimpahkan berkas Hasto ke pengadilan saat penundaan praperadilan.

Sidang praperadilan Hasto di kasus merintangi penyidikan kasus PAW 2019-2024 dilanjutkan pada Jumat (14/3/2025).

Sidang praperadilan ditunda menjadi tanggal 10 maret 2025 karena KPK selaku termohon tidak menghadiri persidangan praperadilan.

Hasto mengajukan dua gugatan praperadilan dalam permohonan kali ini, yakni penetapan tersangka dalam kasus merintangi penyidikan dan suap PAW DPR 2019-2024.

Hasto Kristiyanto, kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI 2019.

Gerindra mengeklaim hubungan Presiden Prabowo dengan Megawati, baik-baik saja, meski Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan KPK.

Setyo menegaskan, segala laporan yang diterima akan diproses dan ditangani sesuai aturan yang berlaku di KPK.

Dewas akan fokus pada dugaan pelanggaran etik dan ketidakprofesionalan penanganan perkara meski Hasto sudah ditahan penyidik KPK.

Kuasa Hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy dan Johannes L Tobing, menjenguk Hasto di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto didorong agar membongkar kasus-kasus yang ia klaim memiliki barang buktinya agar tak hanya gertak sambal.

Apa alasan pejabat dan elite politik justru tersenyum meskipun sudah menjadi tersangka kasus korupsi?

Menurut Jokowi, tuduhan seperti yang dilontarkan Hasto Kristiyanto sudah sering ia dengarkan.

Belum diketahui apakah Gubernur Jakarta, Pramono Anung, akan mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang atau tidak.

Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar kepala daerah dari PDIP menunda mengikuti kegiatan retret usai Hasto ditahan KPK.

Megawati meminta seluruh kadernya menunggu komando lebih lanjut usai KPK menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP pengganti Hasto Kristiyanto yang kini ditahan KPK.