Indeks Ham

Pada debat Pilpres 2019, hanya Jokowi yang menyinggung kasus penyelesaian HAM berat di masa lalu. Sedangkan, Prabowo tak memasukan agenda HAM ke dalam visi-misinya.

Dalam debat capres 2019, Jokowi menyatakan pemenuhan HAM tidak hanya dari segi hak sipil dan politik, tapi juga hak ekonomi dan sosial-budaya, termasuk hak atas pembangunan. 

Debat Pilpres 2019 akan membahas topik HAM. Aria Bima mengatakan Jokowi akan memaparkan perkembangan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam debat malam ini. 

Jokowi dan Prabowo diprediksi akan "malu-malu kucing" saat membahan isu HAM dalam debat capres 2019 karena keduanya punya problem hak asasi.

Sepanjang 2018, tiada sekalipun Joko Widodo dan Prabowo Subianto menyebut Hak Asasi Manusia atau HAM dalam kicauannya di Twitter.

Dua capres untuk Pilpres 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, masih memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah perekonomian.

Panelis debat Pilpres 2019 tak bakal bertanya kasus spesifik HAM. Paslon juga diimbau untuk melakukan itu. Bagi aktivis itu sama saja membuat debat jadi ajang pamer retorika.

Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akomodatif dan kompromi dalam debat Pilpres 2019, membuat aktivis HAM pesimis.

Lembaga pemulihan di Indonesia tidak bekerja. Dalam banyak kasus, ketiga lembaga ini justru semakin melanggar hak rakyat yang sudah dilanggar.

Diskriminasi terhadap LGBT diprediksi meningkat pada 2019 karena memasuki tahun politik.

Heri Budianto mengatakan, tema debat pertama soal isu HAM adalah lagu lama yang selalu dihembuskan dan tidak jelas kebenarannya.

Sejak pembunuhan yang terjadi 2 Desember, warga Nduga di perantauan sulit berkomunikasi. Menurut mereka itu karena keberadaan aparat.

Konvensi anti-diskriminasi PBB dikhawatirkan akan mengancam hak istimewa etnis Melayu dan Islam sebagai agama resmi di Malaysia. Tensi SARA menghangat akhir tahun ini.

Puluhan aktivis dari Kontras, keluarga korban pelanggaran HAM, dan
pegiat HAM lainnya melakukan aksi di terngah  peringatan Hari HAM
Internasional ke-70 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa
(11/12/2018).

Persoalan penegakan HAM menjadi pekerjaan yang belum tuntas dari pemerintah.

UUD 1945 mengamanatkan setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kasus Frisca adalah rentetan dari pembunuhan Poro Duka dan penembakan Agustinus yang tak jelas proses hukumnya.

Tentara Indonesia menembaki para demonstran di Santa Cruz, Dili pada 12 November 1991. Lebih dari 200 orang dikabarkan tewas.

“Kalau polisi menggunakan pasal yang tidak jelas ya itu berarti bentuknya malicious investigation, penyelidikan sesat,” kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.

Budiman Sudjatmiko mengatakan, Presiden Jokowi sebenarnya ingin menyelesaikan kasus HAM masa lalu, namun niatnya tersebut terhalang oleh sekelompok orang.