Warga Sulit Hubungi Keluarga Sejak TNI Operasi di Nduga

Oleh: Fadiyah Alaidrus - 20 Desember 2018
Dibaca Normal 2 menit
Sejak pembunuhan yang terjadi 2 Desember, warga Nduga di perantauan sulit berkomunikasi. Menurut mereka itu karena keberadaan aparat.
tirto.id - Dampak kasus pembunuhan karyawan proyek Trans Papua di Nduga, 2 Desember 2018, masih dirasakan warga sampai sekarang. Dampak ini tidak hanya dirasakan waga yang menetap di Nduga, tapi juga warga Nduga di perantauan.

Jore, salah seorang warga Papua yang kini tinggal di Jakarta, mengaku sulit menghubungi keluarganya di Nduga.

"Hanya bisa dapat informasi dari Distrik 2, keempat distrik lainnya tidak bisa dihubungi," kata Jore, saat ditemui Tirto di sela-sela audiensi bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018) sore.

Kabar terakhir yang didapat Jore, sebagian keluarga kini lari dan bersembunyi di hutan. Ini karena aparat TNI-Polri menerjunkan pasukan yang lebih banyak ke Nduga, setelah pembunuhan itu.

"Sudah dikuasai distrik-distrik itu. Mereka takut dan enggak berani kembali, karena mereka bisa langsung dianggap OPM [Organisasi Papua Merdeka] dan ditembak," kata Jore.

Ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) Ambrosius mengatakan, berdasarkan informasi yang selama ini didapatkan dari keluarga para mahasiswa Nduga di Jakarta, sempat terjadi pengeboman yang dilakukan aparat di Nduga ke warga sipil. Itu membuat warga takut masuk kembali ke Nduga.

Kemarin, Rabu, puluhan aktivis dan mahasiswa asal Papua berdemonstrasi di sejumlah kota di Indonesia. Tak hanya menyinggung kasus penembakan di Nduga, mereka berorasi menolak operasi militer Tri Komando Rakyat (Trikora) yang terjadi pada 19 Desember 1961 silam. Di Jakarta, aksi digelar di depan pintu Monumen Nasional dan di kantor Komnas HAM.

Saat beraudiensi dengan Komnas HAM, mereka menampilkan foto-foto korban pengeboman yang terjadi di sejumlah wilayah di Nduga. Selain pengeboman, mereka juga mengadu soal penembakan yang aparat lakukan terhadap warga. Melalui Komnas HAM, mereka memohon kekerasan di Nduga dapat dihentikan.


Menurut data yang diperoleh sejumlah mahasiswa Jakarta dari keluarga mereka di Nduga, pengeboman terjadi antara tanggal 11 atau 12 Desember. Namun mereka sulit mendapatkan informasi yang lebih detail karena akses komunikasi ke Nduga sulit. Sejauh ini, mereka hanya mendapatkan informasi dari orang-orang yang berada di wilayah Kecamatan Mbua dan Yigi.

"Kami mohon kepada Komnas HAM untuk menarik aparat [di Nduga]," kata Ambrosius.

Wakil Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dex Sianturi menampik tuduhan mahasiswa yang menyebut TNI melakukan pemboman di Nduga. Itu juga membantah TNI disebut melakukan tindak kekerasan di Nduga.

"Tidak benar," kata Dex dengan singkat kepada reporter Tirto.

Infografik CI Komnas HAM dan Kasus Nduga
Infografik CI Komnas HAM & Kasus Nduga

Berharap pada Komnas HAM

Pada pekan sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik mengatakan aparat keamanan yang melakukan operasi dan penyelidikan kasus penembakan di Nduga, Papua, harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM).

"Sebab jika peristiwa pembunuhan tidak ditangani secara tepat dan baik, maka akan mudah berkembang menjadi permasalahan HAM lainnya di kemudian hari," kata Taufik di kantor Komnas HAM, Rabu (5/12) siang.

Pernyataan Taufik itu ternyata tidak disepakati para aktivis yang hadir di kantor Komnas HAM kemarin. Massa lantas mengangkat tinggi-tinggi foto-foto korban pengeboman di Nduga.

"Seharusnya Komnas HAM jangan terburu-buru menyatakan ini pelanggaran HAM. Komnas HAM seharusnya investigasi," ujar Surya dalam audiensi tersebut.

Massa menilai, persoalan yang terjadi di Nduga masih simpang siur. Apa yang diungkapkan keluarga mereka di sana kerap kali berbeda dengan apa yang dikatakan aparat.

"Memang itu benar bahwa tidak ada investigasi dari Komnas HAM. Informasi yang mereka katakan itu pelanggaran. Yang mereka sampaikan hanya berdasarkan media massa dan media sosial. Data yang mereka sampaikan tidak akurat," kata Ambrosius menimpali Surya.


Karena itu, massa meminta Komnas HAM agar membentuk tim untuk turun ke lapangan menginvestigasi pelanggaran HAM yang terjadi di Nduga, khususnya yang dilakukan aparat terhadap warga.

"Berhubung dengan penyelidikan, jadi Komnas HAM bentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan karena ada tiga distrik yang kami dengar ada pengeboman," kata Ambrosius.

Komisioner Komnas HAM Amirrudin Al-Rahab menyebut belum bisa memastikan apakah benar terjadi tindak kekerasan yang dilakukan aparat di Nduga.

"Jadi kami lihat dan ikuti perkembangannya dari Wamena. Situasinya memang masih begitu, dan kami masih belum bisa memastikan itu [kekerasan HAM di Nduga]," kata Amiruddin.

Baca juga artikel terkait NDUGA atau tulisan menarik lainnya Fadiyah Alaidrus
(tirto.id - Politik)

Reporter: Fadiyah Alaidrus
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Abul Muamar