Indeks Ham

Pertemuan tersebut membahas mengenai adanya dugaan penyelewengan anggaran Komnas HAM dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan beberapa waktu lalu.

Kejelasan dokumen tim pencari fakta (TPF) atas kematian aktivis Hak Asasi Manusia, Munir, di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai hari ini belum terang. Berkaitan dengan persoalan itu melalui akun twitter pribadinya, @SBYudhoyono di Jakarta, Senin (24/10/2016), Presiden ke-6 RI itu mengatakan akan menyampaikan penjelasan dalam pekan ini mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah kurun waktu 2004 hingga 2009.

Komnas HAM, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memberikan keterangan kepada media di Jakarta terkait penyelenggaraan Festival HAM 2016 dengan tema "Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal".

Pekan lalu, kantor PBB di New York jadi ajang saling debat antara Indonesia dengan 6 negara di Pasifik. Mereka membahas soal Papua, sebuah tanah indah dan kaya tetapi sering diabaikan sehingga banyak yang ingin membelanya. Semuanya ingin Papua damai.

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan di depan Istana Merdeka. Dalam aksi yang ke-461 tersebut mereka kembali menagih janji Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Dalam aksi yang ke-457 tersebut mereka kembali menagih janji Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Air.

Komnas HAM berkesimpulan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan adanya tindakan penganiayaan, penyiksaan serta pengrusakan harta benda milik warga, jurnalis dan fasilitas umum yang dilakukan terutama oleh anggota Lanud Kolonel Soewondo yakni oknum anggota TNI AU dan Paskhas dibantu oleh oknum Armed TNI AD di peristiwa bentrok yang terjadi pada 15 Agustus lalu di Kelurahan Sarirejo, Medan, Sumut.

Komnas HAM menemukan kerusuhan di Tanjung Balai terjadi karena distorsi informasi dengan maksud merusak kerukunan antar umat beragama dan Kepolisian dinilai lalai dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan laporan khusus PBB nama Wiranto disebut-sebut di bawah mandat Serious Crimes Unit.

Komnas HAM menemukan delapan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam peristiwa tersebut diantaranya tindakan hate speech berupa kekerasan verbal yang mengandung unsur rasisme, pembatasan kebebasan ekspresi mahasiswa Papua, dan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat

Kejagung tidak menghiraukan Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, yang menyatakan kasus pelanggaran HAM 1965 putusan akhirnya ada pada Pemerintah Indonesia.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-447 di depan Istana Negara, Kamis, (16/6)

Kebijakan Pemerintah Distrik Xinjiang, Cina, yang melarang Muslim Uighur berpuasa selama bulan Ramadan dianggap Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat merugikan Cina. Ia lantas mendorong Jokowi, yang menurutnya dekat dengan Pemerintah Cina, untuk mengefektifkan diplomasi HAM dengan negara tersebut. 

Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Norwegia sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pembahasan mengenai peningkatan kerja sama itu terjadi di tengah-tengah tidak jelasnya kelanjutan dari Simposium Tragedi 1965 yang diinisiasi Pemerintah Indonesia pada bulan lalu.

Komnas HAM bawa dua kasus pelanggaran HAM di Papua ke pengadilan HAM

Menko Polhukam menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo berpesan agar Simposium '65 tidak berujung kepada pertikaian antarkelompok.

Simposium Tragedi 1965 digelar. Rekonsiliasi diharapkan menjadi jalan keluar. Dengan adanya simposium itu diharapkan akan menghasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah. Rekomendasi untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Kemanusiaan 1965. Salah satu cara untuk mengungkap kebenaran menurut HRW adalah meminta Amerika membuka seluruh rekaman dan data-data.

Pemerintah provinsi dan daerah acap kali membuka ruang bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan tindak-tindak kekerasan. Sementara aparat memilih mencari aman dengan diam ataupun mendiamkan. Banyaknya tindakan intoleran di Indonesia, ini menjadikan Indonesia negara dengan indeks toleransi paling rendah di dunia, terkait dengan banyaknya kasus pelanggaran hak asasi yang tak mendapatkan keadilan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu serta tidak menjauh dari cita-cita menghapus impunitas.

Sejak 1977, Pemerintah Indonesia melarang pemasungan. Namun, data terbaru menunjukkan 18.800 penyandang disabilitas psikososial masih dipasung dan hidup dalam kurungan.
Dari hasil riset di Jawa dan Sumatera, Human Right Watch ( HRW ) mendokumentasikan 175 kasus penyandang disabilitas psikososial yang pernah dipasung atau saat ini masih mengalaminya. Di seluruh Indonesia hanya ada 600 hingga 800 psikiater.