Indeks Ham

Berdasarkan laporan khusus PBB nama Wiranto disebut-sebut di bawah mandat Serious Crimes Unit.

Komnas HAM menemukan delapan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam peristiwa tersebut diantaranya tindakan hate speech berupa kekerasan verbal yang mengandung unsur rasisme, pembatasan kebebasan ekspresi mahasiswa Papua, dan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat

Kejagung tidak menghiraukan Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, yang menyatakan kasus pelanggaran HAM 1965 putusan akhirnya ada pada Pemerintah Indonesia.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-447 di depan Istana Negara, Kamis, (16/6)

Kebijakan Pemerintah Distrik Xinjiang, Cina, yang melarang Muslim Uighur berpuasa selama bulan Ramadan dianggap Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat merugikan Cina. Ia lantas mendorong Jokowi, yang menurutnya dekat dengan Pemerintah Cina, untuk mengefektifkan diplomasi HAM dengan negara tersebut. 

Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Norwegia sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pembahasan mengenai peningkatan kerja sama itu terjadi di tengah-tengah tidak jelasnya kelanjutan dari Simposium Tragedi 1965 yang diinisiasi Pemerintah Indonesia pada bulan lalu.

Komnas HAM bawa dua kasus pelanggaran HAM di Papua ke pengadilan HAM

Menko Polhukam menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo berpesan agar Simposium '65 tidak berujung kepada pertikaian antarkelompok.

Simposium Tragedi 1965 digelar. Rekonsiliasi diharapkan menjadi jalan keluar. Dengan adanya simposium itu diharapkan akan menghasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah. Rekomendasi untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Kemanusiaan 1965. Salah satu cara untuk mengungkap kebenaran menurut HRW adalah meminta Amerika membuka seluruh rekaman dan data-data.

Pemerintah provinsi dan daerah acap kali membuka ruang bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan tindak-tindak kekerasan. Sementara aparat memilih mencari aman dengan diam ataupun mendiamkan. Banyaknya tindakan intoleran di Indonesia, ini menjadikan Indonesia negara dengan indeks toleransi paling rendah di dunia, terkait dengan banyaknya kasus pelanggaran hak asasi yang tak mendapatkan keadilan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu serta tidak menjauh dari cita-cita menghapus impunitas.

Sejak 1977, Pemerintah Indonesia melarang pemasungan. Namun, data terbaru menunjukkan 18.800 penyandang disabilitas psikososial masih dipasung dan hidup dalam kurungan.
Dari hasil riset di Jawa dan Sumatera, Human Right Watch ( HRW ) mendokumentasikan 175 kasus penyandang disabilitas psikososial yang pernah dipasung atau saat ini masih mengalaminya. Di seluruh Indonesia hanya ada 600 hingga 800 psikiater.

Menyusul kematian terduga teroris Siyono yang tewas tanpa melalui proses hukum, Indonesia Corruption Watch mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyatakan, meskipun Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan pendampingan hukum kepada Surami, istri Siyono yang tewas setelah ditangkap Detasemen Khusus Antiteror 88, bukan berarti langkah tersebut membela dan mendukung tindak pidana yang dilakukan Siyono.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengusulkan agar pemerintah membentuk Komisi Kepresidenan untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang saat ini di nilai jalan di tempat.

Amnesty International menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Saleh Partaonan Daulay, menyebut bahwa gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat.