Indeks Ham

Serangan ke Gereja Katolik St. Lidwina Bedog hanyalah puncak gunung es intoleransi di Yogyakarta.

Sidang Konstituante tak hanya membahas soal dasar negara. Keberhasilan merumuskan pasal-pasal HAM  kerap terlewat dari pengamatan.

Sekitar 12 waria ditangkap oleh pihak kepolisian Aceh Utara dan polisi syariat dalam operasi penyakit masyarakat.

"Dalam keadaan di mana keberagaman terancam, politisasi agama dan fundamentalisme menjalar ke seluruh negeri, kehadiran Gus Mus adalah pengingat bahwa kita adalah bangsa yang toleran," kata Todung Mulya Lubis.

Memang agak mustahil untuk mengadili pemerintah atas kesalahan pelanggaran HAM masa lalu, tapi Anda harus terus berupaya atas nama humanisme.

289 orang asli Papua dalam survei Change.org dan LIPI menyatakan HAM, hak hidup, dan hak mengelola sebagai tiga hal penting untuk diketahui orang luar Papua.

Menurut data KontraS, sekitar 19 orang luka-luka, 16 orang ditahan, dan 39 orang mengalami intimidasi, akibat pelanggaran HAM dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.

KontraS menilai pemerintah masih belum berkomitmen menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu.

"Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah perihal penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi).

48,95 persen siswa/mahasiswa yang disurvei menilai pendidikan agama berperan memengaruhi agar tidak bergaul pemeluk agama lain.

Korban persekusi yang dilucuti pakaiannya bisa mengalami PTSD berkepanjangan.

Mensos Khofifah menilai persekusi yang terjadi di Cikupa, Tangerang tersebut tidak berperikemanusiaan. Apapun dalihnya tidak dibenarkan aksi main hakim sendiri.

Serangkaian aksi teror penembakan di wilayah Distrik Tembagapura, Papua akhir-akhir ini diminta oleh tokoh adat suku Amungme diselesaikan dengan dialog antara aparat keamanan dengan KKB.

Amnesty Internasional Indonesia menilai pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun terakhir belum berhasil menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

Pelaksanaan hukuman mati dianggap tidak memberi hasil yang diinginkan, yakni jeranya para pelaksana kejahatan, terutama bandar narkoba.

Indonesia masih memandang remeh rekomendasi internasional untuk moratorium hukuman mati, yang diumumkan di rapat Universal Periodic Review (UPR) ketiga, Mei kemarin.

Dugaan pelanggaran HAM di Papua diangkat lagi ke Majelis Umum PBB. Para diplomat Indonesia menyangkal.

Negara harus segera memulangkan dan membebaskan para tahanan politik Maluku, yang dipenjara di Ambon maupun di Jawa.

Peringatan Hari Anti Penghilangan Paksa di Persimpangan Sarinah, Jakarta.

Jokowi dinilai mengabaikan janjinya sendiri untuk menyelesaikan masalah HAM dalam waktu dua tahun sejak masa kepemimpinannya.