Indeks Ham

Sepanjang tahun 2016 polemik hukuman mati menjadi isu terbesar Hak Asasi Manusia (HAM) yang disorot media sama seperti tahun sebelumnya berdasarkan hasil analisis Indonesia Indicator (I2). Pemberitaan mengenai isu tersebut mencapai 20 persen dari kurang lebih 5.152 pemberitaan.

Anggota Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Greenpeace melakukan aksi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.

Menjelang peringatan hari HAM sedunia yang jatuh pada 10/12 mendatang, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama para korban menagih janji Presiden Joko Widodo untuk memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menkunham Yasonna Laoly memberikan sambutan saat menghadiri perayaan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-68 Tahun di Surabaya.

Ibu dari Wawan korban tragedi Semanggi I, Maria Catarina Sumarsih, dan sejumlah mahasiswa Universitas Atma Jaya menaburkan bunga di parkiran Universitas Atmajaya untuk mengenang 18 tahun tragedi Semanggi I, Jakara, Senin, (14/11). Peristiwa yang terjadi pada November 1998 tersebut masih belum terselesaikan hingga saat ini. TIRTO/Andrey Gromico

Pertemuan tersebut membahas mengenai adanya dugaan penyelewengan anggaran Komnas HAM dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan beberapa waktu lalu.

Kejelasan dokumen tim pencari fakta (TPF) atas kematian aktivis Hak Asasi Manusia, Munir, di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai hari ini belum terang. Berkaitan dengan persoalan itu melalui akun twitter pribadinya, @SBYudhoyono di Jakarta, Senin (24/10/2016), Presiden ke-6 RI itu mengatakan akan menyampaikan penjelasan dalam pekan ini mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah kurun waktu 2004 hingga 2009.

Komnas HAM, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) memberikan keterangan kepada media di Jakarta terkait penyelenggaraan Festival HAM 2016 dengan tema "Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal".

Pekan lalu, kantor PBB di New York jadi ajang saling debat antara Indonesia dengan 6 negara di Pasifik. Mereka membahas soal Papua, sebuah tanah indah dan kaya tetapi sering diabaikan sehingga banyak yang ingin membelanya. Semuanya ingin Papua damai.

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan di depan Istana Merdeka. Dalam aksi yang ke-461 tersebut mereka kembali menagih janji Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Dalam aksi yang ke-457 tersebut mereka kembali menagih janji Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Air.

Komnas HAM berkesimpulan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan adanya tindakan penganiayaan, penyiksaan serta pengrusakan harta benda milik warga, jurnalis dan fasilitas umum yang dilakukan terutama oleh anggota Lanud Kolonel Soewondo yakni oknum anggota TNI AU dan Paskhas dibantu oleh oknum Armed TNI AD di peristiwa bentrok yang terjadi pada 15 Agustus lalu di Kelurahan Sarirejo, Medan, Sumut.

Komnas HAM menemukan kerusuhan di Tanjung Balai terjadi karena distorsi informasi dengan maksud merusak kerukunan antar umat beragama dan Kepolisian dinilai lalai dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan laporan khusus PBB nama Wiranto disebut-sebut di bawah mandat Serious Crimes Unit.

Komnas HAM menemukan delapan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam peristiwa tersebut diantaranya tindakan hate speech berupa kekerasan verbal yang mengandung unsur rasisme, pembatasan kebebasan ekspresi mahasiswa Papua, dan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat

Kejagung tidak menghiraukan Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda, yang menyatakan kasus pelanggaran HAM 1965 putusan akhirnya ada pada Pemerintah Indonesia.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan ke-447 di depan Istana Negara, Kamis, (16/6)

Kebijakan Pemerintah Distrik Xinjiang, Cina, yang melarang Muslim Uighur berpuasa selama bulan Ramadan dianggap Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat merugikan Cina. Ia lantas mendorong Jokowi, yang menurutnya dekat dengan Pemerintah Cina, untuk mengefektifkan diplomasi HAM dengan negara tersebut. 

Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Norwegia sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pembahasan mengenai peningkatan kerja sama itu terjadi di tengah-tengah tidak jelasnya kelanjutan dari Simposium Tragedi 1965 yang diinisiasi Pemerintah Indonesia pada bulan lalu.

Komnas HAM bawa dua kasus pelanggaran HAM di Papua ke pengadilan HAM