Indeks Ham

Simposium Tragedi 1965 digelar. Rekonsiliasi diharapkan menjadi jalan keluar. 

Menko Polhukam menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo berpesan agar Simposium '65 tidak berujung kepada pertikaian antarkelompok.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu serta tidak menjauh dari cita-cita menghapus impunitas.

Pemerintah provinsi dan daerah acap kali membuka ruang bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan tindak-tindak kekerasan.

Tak semua penyandang disabilitas psikososial beruntung mendapatkan pertolongan medis seperti Agus. Banyak

Menyusul kematian terduga teroris Siyono yang tewas tanpa melalui proses hukum, Indonesia Corruption Watch mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyatakan, meskipun Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberikan pendampingan hukum kepada Surami, istri Siyono yang tewas setelah ditangkap Detasemen Khusus Antiteror 88, bukan berarti langkah tersebut membela dan mendukung tindak pidana yang dilakukan Siyono.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengusulkan agar pemerintah membentuk Komisi Kepresidenan untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang saat ini di nilai jalan di tempat.

Amnesty International menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Saleh Partaonan Daulay, menyebut bahwa gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban di masyarakat.