tirto.id - Pengasuh Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menerima Penghargaan Hak Asasi Manusia Yap Thiam Hien 2017.
Gus Mus meraih penghargaan tersebut karena dianggap berperan mendukung penegakan prinsip HAM dalam kehidupan beragama dan upaya mempertahankan keberagaman di Indonesia.
"Buat Gus Mus, agama adalah soal yang sangat personal, menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya," ujar Ketua Yayasan Yap Thiam Hien Todung Mulya Lubis di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (24/1/2018).
Terpilihnya Gus Mus sebagai peraih anugerah HAM Yap Thiam Hien 2017 telah diumumkan sejak Desember lalu. Namun, pemberian penghargaan secara resmi baru dilaksanakan pada Januari 2018.
Dalam pidato sambutannya di acara pemberian anugerah, Todung menilai Gus Mus berani menolak politisasi agama saat Pilkada 2017 DKI Jakarta. Menurut dia, suara Gus Mus kala itu patut dihargai karena politisasi agama di pemilu atau pilkada merupakan kemunduran demokrasi Indonesia.
"Dalam keadaan di mana keberagaman terancam, politisasi agama dan fundamentalisme menjalar ke seluruh negeri, kehadiran Gus Mus adalah pengingat bahwa kita adalah bangsa yang toleran, memberi tempat, karenanya Gus Mus sangat pantas menerima Yap Thiam Hien Human Rights Award," katanya.
Todung menambahkan politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan menguatnya fundamentalisme agama telah membelah masyarakat dan memicu maraknya intoleransi.
"Padahal mayoritas belum tentu benar meski dia berkuasa. Angka bukan segalanya dalam demokrasi," kata dia.
Pernyataan Todung selaras dengan laporan Komnas HAM pada awal 2017. Laporan itu menyebut ada peningkatan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Komnas HAM mencatat ada 97 laporan terkait pelanggaran kebebasan beragama selama 2016 atau naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 87. Komnas HAM mendata ada 11 kasus baru pada Januari hingga Maret 2017.
Gus Mus terpilih sebagai peraih Anugerah Yap Thiam Hien 2017 setelah dipilih dewan juri yang terdiri dari Makarim Wibisono (diplomat senior), Todung, Musdah Mulia (Ketua Umum ICRP), Zumrotin K. Susilo (aktivis perempuan dan anak), dan Yoseph Stanley Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers).
Ungkapan toleransi Gus Mus kerap ditemukan dalam puisi-puisinya. Puisi berjudul "Kaum Beragama Negeri Ini", misalnya, menyindir bagaimana orang-orang beragama saat ini merasa benar sendiri.
“Mereka sakralkan pendapat mereka / dan mereka akbarkan / semua yang mereka lakukan / hingga takbir / dan ikrar mereka yang kosong / bagai perut bedug / Allah hu akbar walilla ilham,” demikian puisi Gus Mus menyindir maraknya intoleransi di Indonesia.
Gus Mus lahir di Rembang, Jawa Tengah, dalam masa pendudukan Jepang tahun 1944. Ia adalah penerima beasiswa dari Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, pada 1967 sampai 1970 untuk studi Islam dan bahasa Arab.
Sebelumnya ia kenyang belajar di pesantren. Setelah tamat dari Sekolah Rakyat, Gus Mus menimba ilmu di Pesantren Lirboyo, Pesantren Krapyak, dan Pesantren Taman Pelajar Islam.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Addi M Idhom
