Indeks Gbhn

PDIP mengajak NasDem mendukung dimunculkan kembali GBHN, terkait ucapan Surya Paloh yang menyebut negara Indonesia menganut sistem kapitalis liberal.

Fadli Zon meminta amandemen UUD 1945 tidak dilakukan untuk kepentingan politik sesaat dari kelompok tertentu saja.

PDIP membantah melakukan 'barter' antara program amandemen terbatas UUD 1945 dengan kursi Ketua MPR. 

Sejak 2010 muncul tiga usulan untuk amandemen, yakni mengembalikan pada UUD 1945 yang asli, menjalankan amandemen, dan perlu amandemen ulang.

Menurut Politisi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi seharusnya bukan ada anggota baru yang masuk dalam jajaran pejabat elite di MPR. Malah ia lebih setuju jika ada perampingan di jajaran elite untuk membuat kinerja MPR lebih efektif dan efisien.

PDIP membujuk partai di luar koalisi agar sepakat dengan amandemen UUD 1945 lewat paket pimpinan MPR.

Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengklaim, pihaknya dan seluruh fraksi yang ada di parlemen sudah menyambut baik adanya rencana penghidupan kembali GBHN.

Pimpinan MPR periode 2019-2024 yang terpilih nanti diharapkan PIDP mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945.

Refly Harun menilai GBHN sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam pemerintahan masa kini lantaran sudah tak lagi menganut supremasi MPR.

Fadli Zon menyebutkan jika ingin GBHN dihidupkan kembali, maka perlu dilakukan amandemen UUD 1945 yang asli.

Setelah GBHN dihidupkan, juga perlu direncanakan agar masih bisa digunakan untuk jangka 25 tahun ke depan.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan jika Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali, Indonesia akan memiliki rencana pembangunan yang pasti.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani Sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyetujui soal rumusan berkas Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali dibangun.

GBHN merupakan kebijakan untuk mendesain Indonesia dalam jangka panjang. Bahkan dalam 25 tahun ke depan.

GBHN diperlukan dihidupkan agar pemimpin Indonesia memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Indonesia.

Mantan Presiden RI sekaligus Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie berbeda istilah dalam menilai haluan pembangunan negara, pada acara "Konvensi Nasional tentang Haluan Negara", yang juga dihadiri mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid di Balai Sidang Jakarta.

Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB) mendukung penerapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendukung wacana dihidupkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti zaman Orde Baru dulu. PKS menilai, GBHN masih relevan bahkan sangat penting untuk diberlakukan kembali saat ini.

Wacana akan diterapkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukan gagasan yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mulai merespon positif usulan yang meminta agar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diberlakukan lagi. Hal tersebut diisyaratkan oleh Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid.