Indeks Gbhn
PDIP Ajak Surya Paloh dan NasDem Dukung GBHN Dihidupkan Kembali
PDIP mengajak NasDem mendukung dimunculkan kembali GBHN, terkait ucapan Surya Paloh yang menyebut negara Indonesia menganut sistem kapitalis liberal.
Fadli Zon Minta Amandemen UUD 1945 Tidak untuk Kepentingan Sesaat
Fadli Zon meminta amandemen UUD 1945 tidak dilakukan untuk kepentingan politik sesaat dari kelompok tertentu saja.
Alasan PDIP Dorong Amandemen UUD 1945 dan Relakan Kursi Ketua MPR
PDIP membantah melakukan 'barter' antara program amandemen terbatas UUD 1945 dengan kursi Ketua MPR.
Wakil Ketua MPR dari PDIP Ungkap Kronologi Usulan GBHN Dihidupkan
Sejak 2010 muncul tiga usulan untuk amandemen, yakni mengembalikan pada UUD 1945 yang asli, menjalankan amandemen, dan perlu amandemen ulang.
Golkar Tak Setuju Soal Wacana Penambahan Kursi Pimpinan MPR
Menurut Politisi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi seharusnya bukan ada anggota baru yang masuk dalam jajaran pejabat elite di MPR. Malah ia lebih setuju jika ada perampingan di jajaran elite untuk membuat kinerja MPR lebih efektif dan efisien.
Transaksi Politik Paket Pimpinan MPR & Amandemen UUD 45 ala PDIP
PDIP membujuk partai di luar koalisi agar sepakat dengan amandemen UUD 1945 lewat paket pimpinan MPR.
PAN Klaim Semua Fraksi MPR Setujui GBHN Dihidupkan Kembali
Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengklaim, pihaknya dan seluruh fraksi yang ada di parlemen sudah menyambut baik adanya rencana penghidupan kembali GBHN.
PDIP Bujuk Partai Nonkoalisi Muluskan Amandemen UUD Terbatas
Pimpinan MPR periode 2019-2024 yang terpilih nanti diharapkan PIDP mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945.
Pro Kontra Rencana Amandemen UUD 1945 & Hidupkan Kembali GBHN
Refly Harun menilai GBHN sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam pemerintahan masa kini lantaran sudah tak lagi menganut supremasi MPR.
Wacana GBHN Dihidupkan, Fadli: Amandemennya Kembalikan ke UUD 1945
Fadli Zon menyebutkan jika ingin GBHN dihidupkan kembali, maka perlu dilakukan amandemen UUD 1945 yang asli.
Sebut GBHN Penting, Golkar: Perlu Kajian Mendalam
GBHN merupakan kebijakan untuk mendesain Indonesia dalam jangka panjang. Bahkan dalam 25 tahun ke depan.
Setuju GBHN Dihidupkan, Nasdem: Bisa Dirancang untuk 25 Tahun
Setelah GBHN dihidupkan, juga perlu direncanakan agar masih bisa digunakan untuk jangka 25 tahun ke depan.
Sekjen PPP Sebut GBHN Tidak akan Belenggu Gerak Kebijakan Presiden
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan jika Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali, Indonesia akan memiliki rencana pembangunan yang pasti.
Anggota Komisi III DPR Setuju GBHN Dihidupkan Kembali
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani Sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyetujui soal rumusan berkas Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali dibangun.
MPR dan UKP PIP Sepakat Hidupkan GBHN
GBHN diperlukan dihidupkan agar pemimpin Indonesia memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Indonesia.
Aburizal Bakrie Dukung Penerapan GBHN
Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie (ARB) mendukung penerapan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia.
Soal Haluan Negara, Megawati & Ical Berbeda Istilah
Mantan Presiden RI sekaligus Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie berbeda istilah dalam menilai haluan pembangunan negara, pada acara "Konvensi Nasional tentang Haluan Negara", yang juga dihadiri mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid di Balai Sidang Jakarta.
GBHN Dihidupkan Lagi, PKS Mendukung
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendukung wacana dihidupkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti zaman Orde Baru dulu. PKS menilai, GBHN masih relevan bahkan sangat penting untuk diberlakukan kembali saat ini.
PDIP Tegaskan Bukan Pengusul Wacana GBHN
Wacana akan diterapkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukan gagasan yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
MPR Setuju GBHN Diberlakukan Lagi
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mulai merespon positif usulan yang meminta agar Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diberlakukan lagi. Hal tersebut diisyaratkan oleh Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid.