MPR dan UKP PIP Sepakat Hidupkan GBHN

Oleh: M. Ahsan Ridhoi - 14 Maret 2018
Dibaca Normal 1 menit
GBHN diperlukan dihidupkan agar pemimpin Indonesia memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Indonesia.
tirto.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Unit Kerja Pemerintah Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) bersepakat menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah dihapus sejak reformasi.

Kesepakatan ini diambil usai pertemuan antara MPR dengan UKP PIP hari ini, Rabu (14/3/2018), di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Ketua MPR, Zulikifli Hasan menyatakan MPR dan UKP PIP bersepakat pembangunan di Indonesia terganggu karena tidak ada GBHN. Sehingga, perlu amandemen terbatas terhadap UUD 1945 untuk menghidupkan kembali GBHN.

"Ada yang perlu kembali, ada yang tadi akhirnya ketemu satu titik terang, perlunya amandemen terbatas, itu yang disepakati. Mengenai perlunya kami punya haluan negara. Itu nanti yang akan kami konsultasikan," kata Zulkifli, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Selain itu, menurut Zulkifli, GBHN diperlukan agar pemimpin Indonesia memiliki visi dan misi yang sama dalam membangun Indonesia ke depannya dan pembangunan bisa berkesinambungan.

"Oleh karena itu diambil kesimpulan, perlukah atau pembangunan kita seperti apa sekarang. Bupati punya visi misi, gubernur, presiden punya visi misi, sambungannya tidak mudah. Ganti menteri, ganti kebijakan," kata Zulkifli.

Hal yang sama disampaikan Anggota MPR, Ahmad Basarah. Menurutnya, GBHN diperlukan agar pembangunan tidak seperti tari poco-poco yang maju dua langkah, mundur tiga langkah alias stagnan.

"Nanti hasil kesepakatan ini akan dikonsultasikan ke Presiden Jokowi," kata Basarah di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2018).

Menurut Basarah, Megawati Soekarnoputri akan menjadi perantara konsultasi antara MPR, UKP PIP dengan Jokowi. Setelah itu, hasil konsultasi akan disampaikan ke ketua umum parpol-parpol di MPR.

"Kalau sudah ada persetujuan presiden kan nanti kuat," kata Basarah.

Akan tetapi, Basarah menyatakan hidupnya kembali GBHN tidak akan menghapus sistem pemilihan langsung yang berlangsung saat ini.

"Jadi presiden tidak akan menjadi mandataris MPR," kata Basarah.

Pertemuan antara MPR dan UKP PIP dihadiri Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Try Sutrisno dan sejumlah tokoh lainnya. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama lebih kurang 2 jam.


Baca juga artikel terkait GBHN atau tulisan menarik lainnya M. Ahsan Ridhoi
(tirto.id - Politik)

Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yantina Debora