tirto.id - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyetujui soal rumusan berkas Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diaktifkan kembali.
"Saya setuju, karena saya kira salah satu hal yang DPR lihat negatif saat ini ketika pergantian presiden itu tidak jelas kesinambungannya. Masing-masing punya fokus yang berbeda-beda. Nah, kalau ada GBHN, saya kira itu ada connecting tool bagi alat yang menghubungkan," jelas dia di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).
Ia menjelaskan, GBHN nantinya berfungsi sebagai dokumen penghubung yang akan membuat jaringan antara pemerintahan sebelumnya dan yang akan datang.
Arsul mengatakan GBHN memang produk Orde Baru namun dinilai efisien untuk merencanakan pembangunan negara secara jelas.
"GBHN itu cocok untuk rencana pembangunan jangka panjang. Menengah, karena pembangunan lima tahunan. Kan, tidak adanya GBHN itu, menurut saya, juga membuat kesulitan lembaga perwakilan untuk mengukur misalnya apakah presiden pemerintah itu telah berjalan sebagaimana rel yang diinginkan rakyat," terang dia.
Sekretaris Jenderal PPP ini mengatakan, DPR sebagai representasi masyarakat sering memperdebatkan kebijakan presiden yang tak sesuai dengan visi misinya. Maka dari itu, Indonesia perlu pakem pembangunan agar kebijakan tak berubah-ubah.
"Tentu sangat perlu karena kita lihat kan sekarang arahnya [enggak tahu] kemana," tandas dia.
Sebagai informasi dalam Rapat Kerja Nasional PDIP pada 10-12 Januari 2016 lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan Indonesia perlu menghidupkan kembali GBHN.
Pernyataan Megawati ketika itu cukup mengejutkan sejumlah pihak dan memunculkan spekulasi bahwa ketua umum partai berlambang banteng itu ingin menjadikan GBHN sebagai pijakan untuk mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan sulit dikontrol partainya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
