PAN Klaim Semua Fraksi MPR Setujui GBHN Dihidupkan Kembali

tirto.id - Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengklaim, pihaknya dan seluruh fraksi yang ada di parlemen sudah menyambut baik rencana menghidupkan kembali Garis-garis Haluan Besar Negara (GBHN).

"Saya kira, usulan tersebut adalah usulan yang sangat bijak. Sebab, MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan di mana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI," terang dia kepada wartawan di Gedung DPR RI Kopmpleks Parlemen, Senayan , Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2019).

Ia menjelaskan, terkait dengan amandemen terbatas UUD 1945 dan agenda menghidupkan kembali GBHN, semua fraksi dan kelompok DPD yang ada di MPR saat ini sudah menyetujuinya.

"Karena itu, arah yang disebutkan sudah sama. Bahkan, poin-poin penting yang perlu diamandemen sudah dikaji selama satu periode ini," terang dia.

Ia mengatakan, sebelum mengakhiri periode tahun ini, MPR nanti akan menyampaikan usulan rekomendasi, yang juga terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan amandemen. Sekarang malah sudah pada tahap finalisasi sebelum nanti diputuskan dalam paripurna.

Terkait dengan pemilihan pimpinan MPR, kata Saleh, sebaiknya dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Selain itu, semua fraksi dan kelompok DPD diharapkan terwakili dalam pimpinan itu. Dengan demikian, tidak ada yang perlu diperebutkan dan diributkan.

"Tinggal menambah jumlah pimpinan saja. Pada awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," terang dia.

Ia mengatakan, musyawarah mufakat adalah perwujudan demokrasi Pancasila. Itu yang perlu diaktulisasikan lagi saat ini. Dengan begitu, rekonsiliasi kebangsaan yang diinginkan semua pihak bisa terealisasi.

"Musyawarah mufakat adalah perwujudan demokrasi Pancasila. Dengan begitu, rekonsiliasi kebangsaan yang diinginkan semua pihak bisa dilaksanakan," kata dia.