tirto.id - PDIP merekomendasikan dilakukannya amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Rekomendasi ini tertuang dalam hasil akhir keputusan dan sikap PDIP dalam kongres ke-V di Sanur, Bali.
Dengan adanya amandemen ini, MPR memiliki kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengharapkan, pimpinan MPR periode 2019-2024 yang terpilih nanti mendukung usulan amandemen terbatas UUD 1945 yang diajukan partainya ini.
"PDI Perjuangan menginginkan lima orang pimpinan MPR, berdasarkan perintah UU MD3 yang sekarang. Itu adalah figur-figur dan partai-partai politik yang sepakat dengan agenda amandemen terbatas UUD 1945 ini," kata Basarah di kawasan Sanur, Bali, Minggu (11/8/2019).
Menurut Basarah, PDIP akan membuka diri untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik lainnya agar amandemen terbatas UUD 1945 ini bisa mulus disepakati oleh wakil rakyat di MPR.
Menurut dia, salah satu upaya komunikasi politik yang tengah dijalankan adalah menentukan komposisi pimpinan MPR periode mendatang yang mendukung gagasan partai kepala banteng itu.
PDIP bahkan telah mulai membuka unsur dari partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga masuk dalam komposisi pimpinan MPR.
Tentunya partai politik yang didekatinya adalah partai yang mendukung wacana amandemen terbatas UUD 1945.
"Kita akan menyepakati komposisi pimpiman MPR dari Koalisi Indonesia Kerja atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang bersepakat, yang commited, yang setuju diadakannya agenda amandemen terbatas UUD 1945," kata Basarah.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Zakki Amali
