Indeks Gazalba Saleh

Gazalba Saleh divonis 10 tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Jaksa mengatakan Gazalba Saleh telah menikmati uang sejumlah SGD 18.000 dari total penerimaan Rp650 juta dan total TPPU mencapai Rp24 miliar.

Gazalba Saleh akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JPU KPK menghadirkan lagi Fify Mulyani untuk menelusuri aliran TPPU dari Gazalba Saleh.

Jaksa menduga, kakak kandung Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh, Bahdar Saleh berbicara dengan Waketum Partai Golkar, Nurdin Halid soal penanganan perkara.

Kenaikan harta Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh capai Rp3,3 miliar, semenjak menjadi Hakim Agung di MA.

Hakim Ketua, Fahzal Hendri, menawarkan Bahdar untuk mengundurkan diri atau menjadi saksi tanpa sumpah.

Tessa mengatakan Gazalba Saleh bisa berkomunikasi dengan Fify Mulyani dari Rutan KPK dengan bantuan mantan pegawai KPK yang terlibat pungli.

Jaksa mencecar saksi Fify Mulyani, tentang pernyataan mengirimkan barang pribadi berupa pasmina kepada Hakim Agung non-aktif, Gazalba Saleh.

Gazalba menyerahkan uang Rp3 miliar dan disetorkan langsung ke BSI. Sisanya uang tunai Rp100 juta dan 200.000 dolar Singapura (SGD) diberikan ke si penjual.

Pada saat melakukan transaksi itu, Gazalba menukarkan mata uang asing dalam pecahan 1000 SGD. 

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, tak ambil pusing soal pernyataan Gazalba Saleh. Menurutnya, dia memiliki hak untuk mengingkari dakwaan Jaksa KPK.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, tidak memungkiri rencana mengirim tim untuk mencegah intervensi dalam persidangan Hakim MA non-aktif, Gazalba Saleh.

Gazalba akan kembali ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Jakarta Timur paling lama 57 hari.

Komisi Yudisial (KY) akan memanggil KPK sebagai pelapor dalam waktu dekat ini untuk dimintai keterangan.

Komisi Yudisial akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk menggali informasi, memeriksa pelapor dan saksi.

Menurut Nawawi Pomolango, permintaan tersebut karena KPK tidak ingin majelis hakim yang mengadili Gazalba tetap terjebak pada putusan sela yang dibuat. 

KPK melaporkan tiga hakim tersebut karena menilai putusan sela oleh pengadilan Tipikor yang membebaskan Galzaba dapat merusak sistem peradilan.

Dalam putusannya, majelis menolak keberatan yang diajukan kubu Gazalba. Hakim juga melihat KPK tidak melakukan kesalahan dalam pembuatan dakwaan.

Zaenur pun mendorong KPK melakukan upaya perlawanan hukum dengan mengajukan banding ke pengadilan tinggi.