Indeks Formappi

Jika MPR menjadi lembaga tertinggi negara, maka dikhawatirkan akan sesuka hati menekan Presiden dalam berbagai program pembangunan lainnya.

Oposisi perlu melobi untuk memengaruhi kebijakan publik pada partai koalisi Prabowo-Sandi bila bergabung dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.

DPR ingin ruang kerja yang lebih luas. Formappi anggap itu pemborosan dan tak berbanding lurus dengan kinerja.

Formappi menganggap perluasan ruang kerja anggota DPR tidak perlu dilakukan karena bisa memicu pemborosan anggaran. 

Anggota DPR RI meminta perluasan ruang, karena sempit, bahkan lebih kecil dari kamar lurah yang memimpin satu kelurahan.

Orientasi menjadi anggota DPR RI dinilai telah bergeser ke pencarian pekerjaan, sehingga terjadi kasus korupsi.

Formappi menyayangkan perpanjangan masa pembahasan 37 RUU, yang masuk Prolegnas Prioritas, pada masa sidang III dan IV tahun 2018-2019.

Formappi menilai banyak anggota DPR periode 2014-2019 tidak serius menjalankan tugas sebagai anggota dewan sehingga kerap absen di sidang paripurna. 

Peneliti Formappi, Lucius Karus melihat tak ada secercah harapan bahwa caleg artis bisa memberikan prestasi baru bagi DPR RI.

"Menurut kami tidak akan ada perubahan kecuali ada pertobatan di antara para anggota dewan untuk mengaku dosa dan meminta ampun," kata Djadjiono.

Kinerja DPR RI saat ini dinilai paling buruk sejak Reformasi.

"Rasanya tak ada gunanya pimpinan-pimpinan itu bekerja, DPR bisa berjalan tanpa ada pimpinan-pimpinan itu," kata Lucius.

Minimnya RUU yang dihasilkan menjadi salah satu faktor terbesar mengapa kinerja DPR RI saat ini menjadi yang terburuk.

“Pemilih harus lebih jeli, yakni mempertimbangkan baik-buruk kinerja anggota dewan yang selama ini menjabat,” ujar Karus.

Menurut FORMAPPI, DPR semestinya melibatkan elemen masyarakat sipil melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam pembahasan sebuah undang-undang.

Saat ini muncul lima nama yang digadang-gadang bakal diutus Partai Golkar untuk memimpin parlemen.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai OTT di Jambi membuktikan APBD masih menjadi lahan bagi anggota DPRD untuk mencari keuntungan.

Peneliti Formappi, Lucius Karus menyatakan alasan pembangunan gedung baru DPR, yakni untuk meningkatkan kinerja anggota dewan, tidak bisa dipercaya.

Formappi meminta DPR agar tak perlu cuci tangan terkait kinerja legislasi yang jauh dari memuaskan.

Formappi meminta DPR memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu sebelum mengusulkan kenaikan anggaran pada tahun anggaran 2018.