Indeks Formappi

Penentuan angka ideal ambang batas parlemen atau parlementary threshold dinilai akan menjadi tarik menarik antara partai besar dan menengah di Senayan.

Komunitas Pemilu Bersih menyoroti beberapa potensi praktik kecurangan pada Pemilu 2024 mendatang.

Formappi menilai pengawasan DPR kian lembek terhadap pemerintah dan ini menjadi pertanda lemahnya demokrasi.

DPR dinilai kerap membuat keputusan arogan, salah satunya adalah pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto.

Formappi meminta Kemendagri membuat regulasi yang mengatur teknis hubungan Pj kepala daerah dengan DPRD. Tujuannya untuk mencegah politik transaksional.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai keputusan Polri mempertahankan AKBP Raden Brotoseno sebagai anggota kepolisian hanya akan meruntuhkan citra polisi.

Formappi menduga alasan penunjukan TNI/Polri yang cenderung dibuat-buat, yakni demi keamanan daerah, menunjukkan kepentingan politik tertentu dibaliknya.

Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR DKI tak wajar karena rakyat masih menderita akibat pandemi COVID-19.

Formappi menilai kinerja DPR lamban terhadap RUU yang berpihak pada kepentingan publik seperi RUU PDP, RUU TPKS dan RUU Penanggulangan Bencana.

Rencana Baleg studi banding RUU TPKS atau RUU PKS ke Brazil dan Ekuador menuai kritik. DPR lebih baik mendengarkan aspirasi korban.

Menurut Lucius, gaji besar yang didapat anggota DPR RI, termasuk Krisdayanti tidak sebanding dengan kinerja yang telah mereka lakukan selama dua tahun ini.

"Baliho partai yang marak muncul saat pandemi itu merupakan politik pencitraan partai yang garing."

Semalam penyidik KPK menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terkait suap Walkot Tanjungbalai dengan penyidik KPK.

Formappi menilai kesepakatan antara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh untuk mengamandemen UUD 1945 secara penuh membuka jalan adanya wacana pemilihan presiden secara tidak langsung.

Anggota dewan mendapat banyak fasilitas selain gaji dan tunjangan, termasuk rumah dinas dan bantuan kredit mobil.

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai ada dugaan pelanggaran etik dalam penggadaian SK Anggota DPRD DKI Jakarta. Ia khawatir ada potensi korupsi dari upaya penggadaian tersebut.

Formappi menyarankan aksesori pin bagi anggota dewan dibuat lebih sederhana sehingga tak memakan anggaran yang besar.

Lucius mengatakan, masyarakat bisa menuntut transparansi dan keterbukaan soal informasi anggaran yang jelas kepada PSI ketika sudah resmi menjabat di DPRD DKI Jakarta.

Jika MPR menjadi lembaga tertinggi negara, maka dikhawatirkan akan sesuka hati menekan Presiden dalam berbagai program pembangunan lainnya.

Oposisi perlu melobi untuk memengaruhi kebijakan publik pada partai koalisi Prabowo-Sandi bila bergabung dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.