tirto.id - Komunitas Pemilu Bersih menyoroti potensi praktik kecurangan pada Pemilu 2024 mendatang. Mereka menyebut praktik kecurangan biasa terjadi pada hampir setiap tahapan pemilu.
Koordinator Komunitas Pemilu Bersih Jeirry Sumampow mengatakan potensi kecurangan pemilu biasanya mulai terlihat dari tahap verifikasi partai politik yang diwarnai intimidasi, politik uang, penyebaran berita bohong, black campaign (kampanye hitam), dan negative campaign (kampanye negatif) terus merajalela.
"Keberpihakan penyelenggara pemilu, penggunaan fasilitas negara oleh pejabat publik yang tidak semestinya, akurasi sistem informasi penyelenggaraan pemilu, dll," kata Jeirry, saat pembacaan maklumat bersama di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta Timur, Senin (27/2/2023).
Di sisi lain, Jeirry mengatakan potensi kecurangan bisa terjadi pada tahapan akurasi daftar pemilu tetap (DPT), akurasi logistik, hasil pemungutan dan perhitungan suara.
"Komunitas Pemilu bersih itu sebetulnya kita gagas katakanlah membangun narasi positif tentang pemilu dan mendorong supaya proses-proses pemilu kita itu berlangsung secara bersih," ucap Jeirry.
Namun, Jeirry mengatakan persoalan pemilu tidak hanya pada politisinya. Karena itu, imbuh Jeirry, pihaknya menyasar tiga target utama agar penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
"Jadi, Komunitas Pemilu bersih ini mendorong, pertama, penyelenggara bersih, politisi bersih, dan ketiga, pemilih bersih," kata Jeirry.
Menurut Jeirry, tiga komponen itu dianggap penting dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemilu yang baik dan berkualitas.
"Seperti apa baiknya pemilu kita termasuk juga mengkritisi fenomena yang terjadi. Dengan asumsi kalau politisi kita baik, maka pemilu akan baik dan setelah pemilu itu proses pemerintahan akan baik," ujar Jeirry.
Kendati demikian, kata Jeirry, tiga komponen itu tidak cukup agar penyelenggaraan pemilu berjalan baik.
Dia tak menampik tahapan pemilu secara teknis sudah cukup baik dalam melaksanakan pemilu. Namun, ada banyak pengaruh dan akan banyak kepentingan yang kemudian berpengaruh terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP.
"Kita melihat kemarin ada persoalan-persoalan yang muncul dalam verifikasi faktual, ada persoalan-persoalan yang muncul sekarang ini dalam verifikasi anggota DPD, persoalan yang muncul dalam coklit [pencocokan dan penelitian]," tutur Jeirry.
Selain itu, Jeirry menyoroti banyaknya persoalan yang kurang direspons secara baik dan bijak oleh Bawaslu, sehingga menimbulkan polemik yang berkepanjangan dan tidak selesai.
"Jadi, kita mengharapkan Bawaslu itu harus lebih aktif dan bisa lebih komunikatif dalam merespons persoalan-persoalan yang muncul," tutup Jeirry.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Maya Saputri
