tirto.id - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus tanggapi klaim sejumlah pihak yang mengatakan bahwa penunjukan TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah dapat dilakukan demi menjaga keamanan daerah.
Menurut Lucius, tanpa menjadi penjabat kepala daerah, menjaga keamanan memang sudah menjadi tugas TNI/Polri sebagai lembaga.
"Tugas (menjaga keamanan) itu akan tetap seperti itu tanpa perlu yang menjadi kepala daerah. Kan, di level Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah ada kesatuan TNI/Polri yang memang bertugas di bawa kepala daerah untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah," kata Lucius kepada Tirto, Minggu, (29/2/2022).
Ia justru menduga dengan alasan penunjukan TNI/Polri yang cenderung dibuat-buat tersebut menunjukkan kepentingan tertentu dibalik penunjukannya. Misalnya kepentingan pengamanan pemilu atau kepentingan yang memudahkan kepentingan pusat.
"Jadi kalau pemerintah pusat punya kepentingan menjelang pemilu untuk memenangkan parpol atau calon tertentu, maka melalui kepala daerah yang masih aktif ini, perintah untuk mengamankan kepentingan itu menjadi lebih mudah. Penjabat Kepala Daerah dari TNI/Polri akan memudahkan kontrol pusat terhadap daerah," kata Lucius.
Diketahui, pemerintah telah melantik beberapa pj. kepala daerah dari kalangan TNI/Polri aktif. Dua di antaranya yakni Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat, menggantikan Dominggus Mandacan yang habis masa jabatannya pada pertengahan Mei.
Ia merupakan perwira bintang tiga Polri yang menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak 22 Oktober 2021.
Dari kalangan TNI, ada Andi Chandra Asaduddin, prajurit TNI berpangkat brigadir jenderal (brigjen) yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sulawesi Tengah (Sulteng). Dia ditunjuk sebagai Pj. Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Restu Diantina Putri
