Indeks Penjabat Kepala Daerah

Jokowi sudah memilih 10 penjabat gubernur untuk daerah yang akan habis masa jabatan per September 2023. Berikut nama-namanya.

Jokowi sebut tak hanya Ganjar Pranowo yang masa jabatannya habis pada September 2023, tapi juga Bali, Sumatera Utara, dan Jawa Barat.

Keputusan Heru mencopot Marullah dari sekda DKI menuai polemik. Benarkah langkah Heru melanggar UU ASN?

Tito berpesan kepada Pj Bupati Tolikara Marten Kogoya untuk mendukung pembentukan DOB Papua. Tolikara akan masuk ke dalam Provinsi Papua Pegunungan.

PSI mendesak Mendagri Tito Karnavian mengumumkan penjabat gubernur DKI. Sebab, masa jabatan Anies Baswedan tersisa 10 hari lagi.

Jokowi mengaku belum menerima nama-nama calon Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.

Calon Pj Gubernur DKI dinilai tak hanya soal kapasitas dan rekam jejak. Tapi juga punya tarikan politik yang sama dengan pusat.

Adi menilai pemilihan 3 nama oleh DPRD DKI tak membawa dampak karena ujung pemilihan ada di tangan Jokowi.

Penjabat kepala daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban tiga bulan sekali.

Formappi meminta Kemendagri membuat regulasi yang mengatur teknis hubungan Pj kepala daerah dengan DPRD. Tujuannya untuk mencegah politik transaksional.

Ombudsman mengatakan Mendagri Tito Karnavian janji membuka ruang partisipasi publik terhadap kebijakan pengangkatan Pj Kepala Daerah.

Ombudsman menilai pemerintah saat ini masih menganggap pengisian Pj Kepala Daerah sama dengan pengisian jabatan administratif biasa.

Penunjukan penjabat kepala daerah harus dibuatkan aturan pelakananya agar kriteria, persyaratan dan mekanismenya terukur.

Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai penunjukan Achmad Marzuki tidak sesuai meski disebut telah menjadi purnawirawan TNI.

Mendagri Tito mengingatkan 5 hal kepada Achmad Marzuki usai dilantik sebagai Penjabat Gubernur Aceh.

Penunjukan secara eksklusif menjadi satu dari tujuh masalah yang kerap muncul soal pengangkatan penjabat kepala daerah menurut Perludem.

ICW menilai pengangkatan penjabat kepala daerah tidak hanya berpotensi menghadirkan konflik kepentingan, tapi juga melanggar asas profesionalitas.

KontraS, Perludem dan ICW yakin Ombudsman akan bekerja secara independen dalam memutuskan adanya dugaan maladministrasi di balik penunjukkan Pj.

Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada 48 penjabat kepala daerah, salah satunya agar mereka menggunakan APBD untuk belanja produk lokal.

Formappi menduga alasan penunjukan TNI/Polri yang cenderung dibuat-buat, yakni demi keamanan daerah, menunjukkan kepentingan politik tertentu dibaliknya.