Indeks Fadli Zon

Fadli Zon menegaskan, dirinya tak mempersoalkan para inisiator Hari Kebudayaan yang tergabung di Tim Garuda 9 Plus merupakan kader Gerindra.

Fadli Zon menegaskan tidak akan ada yang ditutup-tutupi dalam penulisan ulang sejarah.

Fadli Zon menekankan bahwa penetapan Hari Kebudayaan berdasarkan aspirasi dari bawah dan posisi DPR hanya sebatas mensupervisi jika ada yang keliru.

Menbud, Fadli Zon, menyebut bahwa penetapan Hari Kebudayaan berbarengan dengan ulang tahun Prabowo tidak diketahui Prabowo dan tak ada hubungannya.

Pemerintah menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Apa itu Hari Kebudayaan Nasional dan apa alasan penetapannya? Simak ulasannya.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menetapkan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober tanpa adanya konsultasi atau pembahasan bersama Komisi X DPR RI.

Puan menekankan kebudayaan adalah bagian dari identitas dan jati diri bangsa sehingga perlu penjelasan publik tentang penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober.

Penetapan 17 Oktober jadi Hari Kebudayaan menuai reaksi publik, karena bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto.

Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Tanggal ini juga merupakan hari lahir Prabowo Subianto.

Fadli Zon menyambut baik rencana DPR RI yang ingin membentuk tim supervisi untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah Nasional Indonesia.

Fadli Zon, memberikan beasiswa tunai senilai Rp20 juta kepada penari pacu jalur dari Kuantan Singingi, Riau, bernama Rayyan Arkan Dhika.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan diriya telah menemui Menbud Belanda untuk membahas pengembalian artefak.

Fadli Zon mengatakan uji publik buku sejarah Indonesia akan melibatkan sejarawan hingga masyarakat.

Fadli Zon mengatakan proyek penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah seharusnya tidak dihakimi sebelum rampung.

Fadli Zon diprotes terkait proyek penulisan ulang sejarah dan juga pernyataannya terkait pemerkosaan massal.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan proyek penulisan ulang sejarah harus tetap dilanjutan karena diperlukan.

Penulisan ulang sejarah nasional perlu melibatkan akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil melalui diskusi publik terbuka.

Fadli Zon juga bilang, proyek penulisan sejarah ulang bukan untuk menulis tentang sejarah hak asasi manusia, tapi sejarah Indonesia.

Fadli Zon kembali mempertanyakan soal pemerkosaan massal pada Mei 1998. Dia menilai itu hanya frame.

Pernyataan Fadli Zon yang menyangkal pemerkosaan massal pada Mei 1998 dianggap tidak bertanggung jawab sebagai seorang menteri.