Indeks Fadli Zon

Puan menekankan kebudayaan adalah bagian dari identitas dan jati diri bangsa sehingga perlu penjelasan publik tentang penetapan Hari Kebudayaan 17 Oktober.

Penetapan 17 Oktober jadi Hari Kebudayaan menuai reaksi publik, karena bertepatan dengan hari lahir Presiden Prabowo Subianto.

Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025 menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Tanggal ini juga merupakan hari lahir Prabowo Subianto.

Fadli Zon menyambut baik rencana DPR RI yang ingin membentuk tim supervisi untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah Nasional Indonesia.

Fadli Zon, memberikan beasiswa tunai senilai Rp20 juta kepada penari pacu jalur dari Kuantan Singingi, Riau, bernama Rayyan Arkan Dhika.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan diriya telah menemui Menbud Belanda untuk membahas pengembalian artefak.

Fadli Zon mengatakan uji publik buku sejarah Indonesia akan melibatkan sejarawan hingga masyarakat.

Fadli Zon mengatakan proyek penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah seharusnya tidak dihakimi sebelum rampung.

Fadli Zon diprotes terkait proyek penulisan ulang sejarah dan juga pernyataannya terkait pemerkosaan massal.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan proyek penulisan ulang sejarah harus tetap dilanjutan karena diperlukan.

Penulisan ulang sejarah nasional perlu melibatkan akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil melalui diskusi publik terbuka.

Fadli Zon juga bilang, proyek penulisan sejarah ulang bukan untuk menulis tentang sejarah hak asasi manusia, tapi sejarah Indonesia.

Fadli Zon kembali mempertanyakan soal pemerkosaan massal pada Mei 1998. Dia menilai itu hanya frame.

Pernyataan Fadli Zon yang menyangkal pemerkosaan massal pada Mei 1998 dianggap tidak bertanggung jawab sebagai seorang menteri.

Komisi X DPR RI mengusulkan agar proyek penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah dikerjakan Kemenbud dihentikan apabila hanya bertujuan politis.

Dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional ini, justru terjadi pengabaian terhadap kelompok perempuan sebagai korban.

Anggota TGPF 1998 kala itu, Nursyahbani, meminta Fadli Zon melihat kasus pemerkosaan massal Mei 1998 dengan perspektif politik dan bukan legalistik.

PDIP akan menulis sejarah Indonesia dengan sudut pandang sendiri, daripada harus berdebat panjang dengan Fadli Zon.

Komnas HAM menilai pernyataan Fadli Zon tidak tepat karena kerusuhan 1998 diakui oleh pemerintah dan mendapat layanan, termasuk korban pemerkosaan.

Pernyataan Fadli Zon yang mempertanyakan keabsahan peristiwa pemerkosaan massal 1998 dipandang sebagai suatu tindakan politis.