Masuk tirto.id
tirto.id - Mantan Wakil Kepala Polri, Komjen (Purn) Oegroseno, menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang menyangkal adanya kasus pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. Menurut Oegro, pernyataan Fadli Zon tersebut tidak bertanggung jawab sebagai seorang menteri.
"Kalau dia tidak belajar dari data, fakta, laporan-laporan yang ada, ngapain bikin statement? Kan, pasti ada orang yang tersakiti," kata Oegroseno dalam diskusi daring, Rabu (18/6/2025) dilansir dari Antara.
"Rakyat yang menjadi korban merasa sakit terhadap pernyataan itu," tambah Oegro.
Merespons argumentasi Fadli Zon yang menyatakan tidak ada putusan pengadilan tentang pemerkosaan massal, Oegroseno yang kala itu menjabat Kapolresta Surabaya menjelaskan situasi kacau saat itu. Sementara, prioritas aparat penegak hukum saat itu ialah melakukan penetrasi untuk menurunkan tensi sosial.
"Dengan situasi kekacauan tahun 1998, itu kan dibutuhkan tim lengkap. Kalau menunjukkan pengadilan, ya, kita harus ada alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, sementara korban dan banyak orang ketakutan," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyayangkan penggunaan kata massal pada kekerasan seksual yang terjadi pada peristiwa Mei 1998. Fadli tidak menyangkal adanya pemerkosaan pada periode tersebut, tetapi penggunaan kata massal, menurutnya terlalu cepat untuk disimpulkan.
“Ini bukan soal menyangkal korban. Ini soal menghindari penyimpulan yang terlalu cepat, yang justru bisa membuat luka makin dalam dan kebenaran makin kabur,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya yang diterima, Selasa (17/6/2025) dilansir dari Antara.
Menurut Fadli melihat sejarah harus secara jernih dan tetap dengan empati serta tidak menanggalkan akal sehat.
"Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi, sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta," kata Fadli Zon.
