Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon: Tugas DPR Lakukan Supervisi

tirto.id - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, menyambut baik rencana DPR RI yang ingin membentuk tim supervisi untuk mengawasi proyek penulisan ulang sejarah Nasional Indonesia. Dia menganggap sudah menjadi kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan.

“Bagus lah, memang tugas DPR untuk melakukan supervisi, termasuk dari Komisi X sendiri,” kata Fadli ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Fadli mengaku senang dengan adanya rencana DPR tersebut. Mengingat pelaksanaan uji publik buku sejarah Indonesia akan dilaksanakan Juli 2025 ini. Dalam kegiatannya, Fadli Zon mengungkap akan melibatkan sejarawan.

“Kalau tidak salah udah ada schedule-nya (uji publik), mulai 20-an Juli ya. Kami ingin melibatkan sebanyak-banyaknya stakeholder, termasuk dari sejarawan apalagi dari DPR memang tugas utamanya salah satunya adalah pengawasan, supervisi. Jadi, kita sangat senang dengan itu,” ujar Fadli Zon.

Ditanya terkait kemungkinan adanya perubahan data dalam penulisan sejarah, dia hanya mengatakan buku tersebut ditulis oleh para sejarawan. “Kan, yang nulis sejarawan jadi biar mereka yang, jadi bukan birokrasi Kementerian Kebudayaan yang menulis,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengaku belum menerima surat mengenai instruksi lebih lanjut mengenai keterlibatan dalam tim supervisi itu.

“Belum, kami sedang menunggu dari pimpinan, instruksi dari pimpinan DPR RI terkait tim Supervisi. Kami Komisi 10 belum menerima surat, belum menerima arahan lebih lanjut dari pimpinan DPR RI,” tutur Lalu.

Sebelumnya, DPR RI membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud RI).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan agar proyek penulisan sejarah ulang dilaksanakan sejelas-jelasnya. "Jadi, jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/7/2025).