Indeks Fadli Zon

Komisi X DPR RI mengusulkan agar proyek penulisan ulang sejarah yang saat ini tengah dikerjakan Kemenbud dihentikan apabila hanya bertujuan politis.

Dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional ini, justru terjadi pengabaian terhadap kelompok perempuan sebagai korban.

Anggota TGPF 1998 kala itu, Nursyahbani, meminta Fadli Zon melihat kasus pemerkosaan massal Mei 1998 dengan perspektif politik dan bukan legalistik.

PDIP akan menulis sejarah Indonesia dengan sudut pandang sendiri, daripada harus berdebat panjang dengan Fadli Zon.

Komnas HAM menilai pernyataan Fadli Zon tidak tepat karena kerusuhan 1998 diakui oleh pemerintah dan mendapat layanan, termasuk korban pemerkosaan.

Pernyataan Fadli Zon yang mempertanyakan keabsahan peristiwa pemerkosaan massal 1998 dipandang sebagai suatu tindakan politis.

Komnas Perempuan, mendorong agar Fadi Zon meminta maaf karena menyebut kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 tak ada buktinya.

Istana merespons pernyataan Fadli Zon, yang mempertanyakan bukti adanya pemerkosaan perempuan pada 1998 dalam sejarah Indonesia.

Pratikno merespons pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang mengatakan tidak ada pemerkosaan massal yang terjadi pada 1998.

Fadli Zon memberikan klarifikasi ihwal pernyataannya yang menyebut bahwa peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.

Tim Relawan untuk Kemanusiaan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencatat kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998. Tragedi yang kini dibantah pemerintah.

Pernyataan Fadli Zon bukan hanya menegasikan kekerasan yang terjadi, tapi juga mengabaikan fakta sejarah bahwa masyarakat Tionghoa.

Pada 1998 TPGF mencatat setidaknya 85 korban kekerasan seksual di berbagai kota, termasuk perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa.

Usman menyamakan sikap tersebut seperti pernyataan Yusril bahwa tragedi 98 tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat ketika awal menjadi menteri.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengeklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyoroti kondisi sejumlah lokasi bernilai sejarah yang terancam oleh adanya aktivitas pertambangan.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dan meminta aktivitas pertambangan tidak merusak situs-situs bersejarah di Raja Ampat.

Fadli Zon siap mengikuti alur resmi proses  pengusulan tokoh menjadi pahlawan nasional.

Fadli Zon, menjelaskan, maksud dari penulisan ulang sejarah dengan tone positif, tidak bertujuan mencari-cari kesalahan para tokoh atau pemimpin bangsa.

Kemenbud saat ini tengah mematangkan proses pengadaan stair lift di Candi Borobudur atas usulan sejumlah pihak.