PDIP Juga akan Tulis Ulang Sejarah Nasional, Klaim Sesuai Fakta

tirto.id - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul, mengungkapkan bahwa partainya memilih juga akan menulis sejarah Indonesia.

Hal itu sebagai bentuk respons atas pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang tidak mengakui adanya kejahatan pemerkosaan massal di masa reformasi 1998.

"PDI Perjuangan juga akan menulis sejarah, kalau terkait dengan mohon maaf, terkait dengan pemerkosaan, ya silakan dibaca Pak Habibie," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Dirinya tidak ingin ambil pusing dengan kelakuan Fadli Zon yang abai terhadap kejadian pemerkosaan massal. Bambang Pacul menuturkan jika Fadli Zon bersikeras dengan pendapatnya, maka yang terjadi dia akan berhadapan dengan fakta sejarah yang tak bisa dibantah.

"Bahwa subjektivitas Pak Fadli Zon mau mengambil cara yang berbeda, ya dipersilakan, nanti kan ditabrakkan dengan ayat fakta, kita kan susah hari ini kalau kita hanya ngotot-ngototan tok, kan gitu loh," kata dia.

Menurutnya, dengan PDIP menulis sejarah Indonesia dengan sudut pandang sendiri adalah bentuk paling mudah daripada harus berdebat panjang dengan Fadli Zon.

"Jadi kalau hanya ngotot-ngototan, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri," kata dia.

Dia mengingatkan Fadli Zon bahwa dalam penulisan sejarah di Indonesia tidak hanya bisa mengandalkan subjetktivitas kebenaran pada individu tertentu. Dia mengilustrasikan bahwa di 'dunia timur' soal rasa adalah hal yang teramat penting dan tidak bisa diremehkan begitu saja.

"Artinya soal rasa sangat amat penting di wilayah dunia timur, jadi jangan sok benar sendiri," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memberikan klarifikasi ihwal pernyataannya yang menyebut bahwa peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya berdasarkan rumor yang beredar.

Dia mengatakan bahwa pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, melainkan menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal.

Fadli menjelaskan bahwa dalam pernyataannya dia menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal”.

Pasalnya, kata dia, hal ini dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat.

“Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/5/2025).