Indeks Fadli Zon

Proyek geotermal dikhawatirkan berisiko merusak situs cagar budaya nasional di sekitar lokasi.

Menbud Fadli Zon mengatakan lebih dari 100 nama tersebut yang diusulkan menerima tanda jasa itu, belum final dan masih dalam pembahasan.

Selain rumah yang dibangun lebih berjarak, Fadli Zon juga menyampaikan pentingnya perbaikan keamanan, saluran air, sampai dengan jaringan listrik.

Seri Sejarah Indonesia dirancang dalam 10 jilid utama dan satu jilid faktaneka, serta tersedia secara digital untuk diakses masyarakat.

Fadil menuturkan, langkah pembuatan buku sejarah diambil untuk mengisi kekosongan pemutakhiran narasi sejarah nasional yang sudah berlangsung cukup lama.

Fadli mengakui kerentanan bangunan adat terhadap kebakaran menjadi tantangan tersendiri, terutama di tengah musim kemarau panjang akibat El Nino.

Fadli Zon menyatakan upaya repatriasi ini bukan sekadar urusan administrasi pemindahan barang, tapi pernyataan politik dan budaya Indonesia di mata dunia.

Penetapan Hari Kepercayaan dianggap simbol dan dinilai masih setengah hati, sementara kaum penghayat masih menghadapi diskriminasi struktural di lapangan.

Fadli Zon mengatakan, pemerintah Indonesia masih mematangkan skema kerja sama dengan India untuk merevitalisasi kompleks Candi Prambanan.

Menurut Fadli, pembangunan bermasalah bila konstruksi gedung baru dibangun dengan merobohkan atau mendirikan bangunan di cagar budaya yang sudah ada.

Penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat memperkokoh persatuan nasional.

Di tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, Fadli Zon meyakini bahwa Pancasila mampu menjadi fondasi bangsa yang menyatukan.

Menurut Fadli, kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri merupakan inti dari nilai-nilai yang dibangun Pancasila.

Fadli Zon pastikan buku Sejarah Indonesia 10 jilid karya 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi bisa diakses publik pada Agustus 2026.

Koalisi Sipil itu memandang putusan PTUN tersebut makin menjauhkan para korban pemerkosaan Mei 1998 dari rasa keadilan.

PTUN Jakpus menolak gugatan warga sipil soal pernyataan Fadli Zon yang menyangkal adanya pemerkosaan massal pada tahun 1998.

Jabatan Agus Mulyana di Kemenbud menimbulkan potensi konflik kepentingan karena berada langsung di bawah struktur pimpinan Fadli Zon selaku tergugat.

Pernyataan Fadli Zon sebagai pejabat publik yang menyangkal peristiwa pelanggaran HAM berat berpotensi menghambat proses penegakan hukum.

Hal itu disampaikan Herlambang dalam persidangan gugatan pernyataan penyangkalan perkosaan massal Mei 1998 oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

Gugatan yang diajukan pemohon menolak pernyataan Fadli Zon, yang dinilai menyangkal laporan TGPF terkait pemerkosaan massal 1998.