Indeks Dprd Dki

Setelah satu tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies mengklaim telah menunaikan 31 pekerjaan. Namun klaim ini ditanggapi beragam oleh anggota dewan.

DPRD DKI menyetujui usulan pemprov untuk merevisi tata ruang wilayah di ibukota, menyusul adanya peristiwa peluru yang diduga nyasar ke Gedung DPR RI.

Setelah resmi menjadi Perumda, PD Pasar Jaya kini dapat mengembangkan usahanya lebih leluasa.

“Kami telah menetapkan pemberhentian Saudara Abraham Lunggana sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus menetapkan Saudara Ichwan Zayadi sebagai calon pimpinan DPRD DKI Jakarta.”

Taufik menilai PKS hanya mengklaim bahwa Prabowo telah menyerahkan kursi Wagub DKI kepada mereka.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik meragukan bahwa PMD bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur fisik.

DPRD DKI Jakarta menolak usulan anggaran RP 1,2 triliun untuk PDAM Jaya. Alasannya karena pembiayaan itu harusnya ditanggung bersama PAM Jaya dan Aetra Air jakarta.

DPRD DKI mencoret usulan anggaran untuk OK OCE senilai Rp3,9 miliar, karena tidak termasuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

Pemprov DKI dikritik terkait pergantian pejabat Plt ke definitif di beberapa SKPD

Muhammad Taufik mengingatkan para SKPD agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menyusun anggaran dalam APBD Perubahan 2018.

Dinas Kehutanan DKI Jakarta mendapat penambahan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp400 miliar di APBD-P 2018.

Sejumlah orang tua mengeluh anak mereka tak lagi mendapat KJP, padahal mereka sudah mencoba mendaftar tiap semester dan mengadu ke DPRD.

Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan bahwa rotasi yang dilakukan Anies menyebabkan lemahnya serapan anggaran.

Ketua Komisi E DPRD DKI, Syahrial mengatakan, jajaran Dispora tidak jelas dalam mempersiapkan sebuah program.

DPRD DKI minta Pergub era Jokowi soal syarat pengajuan dana hibah dan bantuan sosial direvisi, karena mempersulit pengurus masjid di Jakarta.

Syahrial menyebut Pemprov DKI cemen, karena bonus yang diberikan bagi atlet Jakarta yang meraih medali di ajang Asian Games terlalu kecil.

Bestari Barus menilai, sosialisasi pemilu tidak akan berjalan optimal jika hanya menugaskan 18.000 warga Jakarta.

Pos anggaran Pokir sudah tidak ada pada sistem e-Budgeting DKI Jakarta. Karena itu, usulan agar APBD-P DKI 2018 mengalokasikan dana untuk tunjangan Pokir sulit terealisasi. 

Sebanyak 8 BUMD DKI Jakarta mengajukan penyertaan modal daerah dengan total lebih dari Rp11 triliun lebih.

Anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik pemerintahan Anies Baswedan tidak cermat karena besaran dana SILPA jauh melebihi asumsi semula.