Indeks Dpr Ri
Fadli Zon Sarankan BNN Gandeng TNI untuk Berantas Narkoba
Saat menghadiri pelantikan Kepala BNN yang baru, Fadli Zon mengatakan jika BNN perlu menjalin kerja sama dengan TNI untuk memberantas narkoba.
Alasan Jokowi Pilih Perry Warjiyo Jadi Calon Tunggal Gubernur BI
Jokowi menilai kapasitas Perry Warjiyo sebagai calon tunggal Gubernur BI, yang diusulkan oleh pemerintah ke DPR RI, tidak perlu diragukan lagi.
PSI Ajukan Gugatan Uji Materi UU MD3 ke MK pada Jumat Pekan Ini
PSI menilai sejumlah pasal hasil revisi UU MD3 mencederai demokrasi sehingga berencana mengajukan gugatan uji materi terhadap undang-undang yang belum lama ini disahkan oleh DPR tersebut.
PPP-Nasdem Minta Jokowi Buat Perppu untuk Batalkan Revisi UU MD3
Petinggi PPP dan Partai Nasdem menyarankan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan sejumlah pasal bermasalah di hasil revisi UU MD3 yang sudah disahkan oleh DPR.
Menkumham: Presiden Mungkin Tidak Akan Tandatangani Revisi UU MD3
Yasonna mengakui bahwa Presiden awalnya tidak mengetahui isi perubahan UU MD3.
Dewan Pers: RKUHP Memuat Pasal Karet Pengancam Kemerdekaan Pers
Dewan Pers mengkritik keberadaan sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.
Bamsoet Siap Pertaruhkan Jabatannya Jika Pengkritik DPR Dipenjara
Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengklaim pasal 122 huruf K UU MD3 tidak akan membuat para pihak yang mengkritik DPR menerima hukuman pidana.
MK Terima Permohonan Uji Materi UU MD3 pada 2 Hari Usai Pengesahan
Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) mengajukan gugatan uji materi tiga pasal dalam UU MD3 yang baru disahkan oleh DPR ke MK pada Rabu kemarin (14/2/2018).
Kesalahan Pasal-pasal RKHUP yang Dinilai Ancam Demokrasi dan Pers
"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.
MK Tampik Tudingan Inkonsisten saat Putuskan Uji Materi UU MD3
Putusan uji materi UU MD3 yang diketok Mahkamah Konstitusi mengenai posisi KPK dinilai sudah konsisten.
UU MD3 yang Baru Bikin DPR Jadi Lembaga Superbody
Kewenangan dan hak baru DPR termaktub dalam pasal 73, pasal 122 huruf K, dan pasal 245 ayat 1 UU MD3.
Kewenangan DPR di Tiga Pasal UU MD3 Dinilai Merusak Ketatanegaraan
Sejumlah pihak mengkritik keras keberadaan tiga pasal dalam UU MD3 yang baru karena memberikan kewenangan berlebihan terhadap DPR
KPK Kritik Ketentuan Pemeriksaan Anggota DPR di UU MD3 Baru
KPK menilai ketentuan mengenai mekanisme pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum dalam UU MD3, yang baru disahkan, melanggar prinsip equality before the law.
DPR Resmi Mengesahkan UU MD3, Dua Fraksi Menolak
DPR RI mengesahkan RUU MD3 menjadai undang-undang pada hari ini. Dua fraksi menolak pengesahan itu, tapi delapan fraksi lainnya menyetujui.
Nasdem akan Walk Out dari Rapat Paripurna UU MD3
Walk out itu dilakukan karena Nasdem tidak setuju dengan penambahan kursi pimpinan DPR yang dinilai tidak mempunyai korelasi dengan perbaikan kinerja dewan.
Nasdem Minta Revisi UU MD3 Dikaji Ulang dan Ditunda Pengesahannya
Nasdem menilai ada beberapa pasal yang rancu dalam revisi UU MD3.
Fahri Hamzah: Putusan MK Tegaskan DPR Lembaga Pengawas Tertinggi
"Keputusan itu menegaskan sesuatu yang wajar dan normal dalam tradisi presidensialisme bahwa lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini adalah DPR RI," kata Fahri Hamzah.
PDIP Belum Tentukan Sosok untuk Isi Jatah Pimpinan DPR dan MPR
Saat ini, baru nama Ahmad Basarah yang berpeluang besar menempati posisi pimpinan MPR.
Pansus Hak Angket Akan Kirim Rekomendasi ke KPK Sebelum Paripurna
Draf rekomendasi diberikan ke KPK sebelum paripurna untuk meminta respons KPK terlebih dahulu sebelum dibacakan di Rapat Paripurna DPR.
Fahri Hamzah: Pasal Penghinaan Presiden Bentuk Kemunduran Demokrasi
Fahri Hamzah menilai pasal penghinaan presiden merupakan peninggalan jaman kolon sehingga harus segera ditarik.